Permohonan penyelesaian sengketa ini timbul atas ketidak puasan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan yang disebut "Nurani" atas proses dan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Permohonan ini berdasarkan berita acara yang dibuat KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang di dalam berita acara tersebut  bakal pasangan calon Nurani dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan dan diharuskan untuk menyerahkan syarat dukungan dengan jumlah kekurangan dikali dua pada tahapan perbaikan syarat dukungan.

Agenda musyawarah  telah memasuki tahapan musyawarah terbuka karena hasil musyawarah tertutup sebelumnya tidak tercapai kesepakatan. Saat melakukan monitoring pada Rabu tanggal 5 Agustus 2020, kemarin, dihadapan anggota dan sekretariat Bawaslu Indragiri Hulu, Rusidi menyampaikan agar melaksanakan penyelesaian sengketa ini sesuai dengan aturan main baik Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 maupun Petunjuk Teknis Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020.

Selanjutnya kepada panitia musyawarah yang terdiri dari sekretaris musyawarah, asisten sekretaris musyawarah, notulen dan perisalah, Rusidi berpesan untuk mempersiapkan dukungan teknis administrasi selama proses musyawarah serta materi permohonan maupun regulasi terkait.

Rusidi menyampaikan kepada jajaran Bawaslu Indragiri Hulu untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 serta menjaga stamina dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan khususnya dalam menangani proses penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2020. -vie/rls.