Dalam perjalanan perkara, dia dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana tujuh tahun penjara, denda Rp350 juta subsidair 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp926.687.600 subsidair 5 tahun kurungan. Kerugian negara itu baru dibaya Rp500 juta dan masih menyisakan Rp426 juta.

"Keluarganya berjanji akan segera melunasi uang pengganti itu," sebut mantan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau itu.

Diketahui, perkara itu sebelumnya ditangani Kepolisian Daerah Riau. Ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan. Sebagian masih menjalani hukuman, dan lainnya sudah bebas.

Para pesakitan itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Syahrizal Hamid, Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), dan Al Azmi (Kasi BPN Pelalawan).

Lalu, Tengku Alfian (PPTK pengadaan lahan dan staf Setda Pelalawan), Rahmat (staf Dispenda), Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan), dan Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan), dan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan).

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana mendirikan kompleks perkantoran dengan nama Bhakti Praja pada tahun 2002 dengan membeli lahan seluas 110 hektare.

Namun, setelah lahan tersebut dibayar, ganti rugi lahan justru kembali dianggarkan dalam APBD TA 2007, 2008, 2009 dan 2011. Akibatnya, negara dirugikan Rp38 miliar.***