Ketahuan Bawa Pemudik ke Riau, Kendaraan Disuruh Putar Balik
Arus mudik pasca lebaran Idul Fitri./net.
PEKANBARU, RiauIN.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Riau, M Taufik OH memastikan setiap kendaraan yang mengangkut pemudik ke Provinsi Riau akan ditolak saat memasuki posko yang dijaga petugas gabungan.
Tindakan tegas itu mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan tentang Pencegahan Mudik Selama Covid-19 Tahun 2020 dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya.
M Taufik OH menyebut, Riau mendirikan lima posko pengendalian dan pengawasan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di daerah perbatasan.
"Kita ada lima posko di perbatasan provinsi, semuanya dijaga ketat oleh personel gabungan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan PKPP Provinsi Riau ini.
Pihaknya sudah meminta personel di lapangan untuk menindak tegas kendaraan pribadi, bus atau angkutan umum yang kedapatan membawa pemudik.
"Kalau ketahuan bawa pemudik ke Riau, kita suruh memutar balik arah," tegasnya.
Dia mengatakan, posko ini didirikan selama masa pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau.
Adapun kelima posko pengendalian dan pengawasan tersebut terdapat di lintas Utara (Riau-Sumatera Utara) tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir.
Kemudian posko di lintas barat (Riau-Sumatera Barat) yang didirikan di Kabupaten Kampar. Lalu, posko ketiga lintas barat (Riau-Sumatera Utara) yang didirikan di Kabupaten Rokan Hulu.
Posko keempat berada di lintas selatan (Riau-Sumatera Barat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Terakhir posko kelima lintas timur (Riau-Jambi) yang didirikan di Kabupaten Indragiri Hilir.
"Di lima posko itu kita menempatkan sebanyak 233 personel gabungan. Terdiri dari anggota Dishub Riau, Satpol PP Riau dan Polda Riau," terangnya.
Selain lima posko tersebut, tambah Taufik, pemerintah kabupaten/kota juga membangun posko pendukung dalam wilayah kabupaten/kota sebanyak 28 titik.
"Kita harapkan dengan adanya posko perbatasan dan posko pendukung bisa mencegah orang untuk mudik selama masa pandemi Covid-19," tutupnya.
Untuk diketahui, SE Menteri Perhubungan itu disampaikan kepada Gubernur se-Sumatera. Para Gubernur diminta untuk melaksanakan tiga poin, diantaranya:
Melakukan pencegahan, pelarangan dan pengendalian pemulangan tenaga kerja dari Sumatera ke Jawa sampai selesai periode lebaran tahun 2020/1441 Hijriyah.
Meningkatkan fungsi check point atau penyekatan di masing-masing perbatasan wilayah provinsi dengan melakukan tindakan memutar balik atau mengembalikan bus atau kendaraan angkutan umum yang mengangkut penumpang yang tidak memenuhi SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 ke tempat asal pemberangkatan.
Poin terakhir melakukan sosialisasi larangan mudik ke Jawa secara intensif dan masif.(mcr/nal)
Berita Lainnya
Tim SAR Gabungan Evakuasi Mahasiswa Unri yang Hilang di Waduk Kampus
Sumatera Membara, 24 Titik Panas Terdeteksi Kepung Riau
Sekwan DPRD Riau Evaluasi Pejabat Baru, Penempatan Jabatan Belum Permanen
Legalisasi Tambang Rakyat Kuansing Terkendala Aturan, Biaya Pascatambang Jadi Sorotan Ketua DPRD Riau
Disdik Riau Larang Sekolah Manipulasi Data dan Pungli dalam Penerimaan Murid Baru
Sinergi Pemprov Riau dan Baznas Biayai Rujukan Sembilan Warga Kurang Mampu ke Jakarta
Tim SAR Gabungan Evakuasi Mahasiswa Unri yang Hilang di Waduk Kampus
Sumatera Membara, 24 Titik Panas Terdeteksi Kepung Riau
Sekwan DPRD Riau Evaluasi Pejabat Baru, Penempatan Jabatan Belum Permanen
Legalisasi Tambang Rakyat Kuansing Terkendala Aturan, Biaya Pascatambang Jadi Sorotan Ketua DPRD Riau
Disdik Riau Larang Sekolah Manipulasi Data dan Pungli dalam Penerimaan Murid Baru
Sinergi Pemprov Riau dan Baznas Biayai Rujukan Sembilan Warga Kurang Mampu ke Jakarta