Pelaku Disuruh Minta Maaf
Warga Rusak Kantor Wali Nagari, Gara-gara Tak Dapat BLT
Aparat menenangkan warga yang berkumpul di depan Kantor Wali Nagari Muara Kandis Punggasan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. | CNN Indonesia.
SUMBAR, RiauIN.com - Sejumlah warga Nagari Muara Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, melempari kantor Wali Nagari, Rabu (20/5) sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka melakukan itu karena tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Wali Nagari Muara Kandis Punggasan, Helkamsi, menilai sejumlah warga yang merusak kantor wali nagari itu salah paham. Mereka tidak menerima BLT Dana Desa karena tergolong orang mampu. Namun, mereka mengira mendapat BLT tersebut.
"Awalnya delapan ibu-ibu bertanya ke kantor wali nagari mengapa mereka tidak mendapatkan BLT. Kami jelaskan bahwa mereka bukan orang miskin berdasarkan pendataan kami, sedangkan BLT itu untuk orang miskin. Namun, menurut mereka semua warga, miskin dan kaya mendapatkan BLT tersebut berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari media sosial. Setelah itu, mereka pergi," ujarnya.
Mengenai pendataan penerima BLT untuk warga yang terdampak Covid-19, Helkamsi menerangkan bahwa pihaknya sudah mendata warga penerima berbagai BLT selama sebulan.
Baca Juga:
Pihaknya mengatur penyaluran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, BLT Pemprov Sumbar, BLT Dana Desa, dan BLT Pemkab Pessel kepada warga dan menjamin tak ada warga yang memperoleh bantuan ganda.
OiKarena jumlah BLT tak sebanyak jumlah warga, pihaknya mengutamakan warga miskin sebagai penerima BLT.
"Sebenarnya anggota keluarga dari delapan ibu-ibu yang menuntut BLT itu sudah menerima BLT, misalnya emaknya atau saudaranya. Karena kondisi ekonomi mereka lebih baik daripada anggota keluarga mereka lainnya, kami tak memberikan mereka BLT," ucapnya.
Tak lama kemudian, delapan ibu-ibu itu datang lagi bersama empat laki-laki membawa kayu dan batu. Mereka lalu melemparkan batu ke kaca depan kantor wali nagari. Helkamsi mengatakan semua kaca depan kantor tersebut pecah. Menurutnya, pihaknya rugi sekitar Rp5 juta akibat kejadian itu.
Setelah kejadian itu, sekelompok warga tersebut pergi. Helkamis lalu bermusyawarah bersama kapolsek dan tokoh masyarakat setempat untuk membahas kejadian itu.
Hasilnya, pihaknya tidak akan membawa persoalan itu ke kepolisian jika beberapa warga yang melempar kantor wali nagari itu meminta maaf. Namun, jika mereka tak meminta maaf dalam satu hari, pihaknya akan melapor ke Polsek.
Baca Juga:
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pessel, Rinaldi, menginformasikan bahwa warga miskin yang terdampak Covid-19 di kabupaten itu menerima berbagai bantuan. Tidak ada data ganda penerima tiap bantuan tersebut.
Ia menginformasikan bahwa di Pessel terdapat 20.830 kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai dari Kemensos untuk, 11.337 kepala keluarga penerima BLT Pemprov Sumbar, 28.000 kepala keluarga penerima BLT Dana Desa, 16.000 kepala keluarga penerima BLT Pemkab Pessel senilai Rp28,8 miliar. Tiap kepala keluarga menerima BLT sebesar Rp600 ribu sebulan selama tiga bulan.(gha)
Berita Lainnya
KPK Geledah Rumah Kadisbun Kuansing Hingga Larut Malam, Penyidik Bawa Koper Hitam Dikawal Polisi Bersenjata
Breaking News: KPK Geledah Rumah Kadis Perkebunan Kuansing Malam Ini, Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Geledah Rumah Kadisbun Kuansing Hingga Larut Malam, Penyidik Bawa Koper Hitam Dikawal Polisi Bersenjata
Breaking News: KPK Geledah Rumah Kadis Perkebunan Kuansing Malam Ini, Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan