ROKAN HILIR, RiauIN.com-- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama PT PLN (Persero) hingga 2019 menargetkan mengalirkan listrik ke 10.317 pelanggan. Penyediaan prasarana dibidang kelistrikan merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan sektor lainnya. Termasuk dalam pengembangan industri unggulan daerah.

Sampai tahun 2019 daya yang terpasang pada 26 pembangkit tenaga diesel yang dimiliki PT. PLN UPP Bagansiapiapi sebesar 11.561 KWH dengan kapasitas yang dibangkitkan 20.327.966 KWH. Namun, kapasitas terpasang pada tahun 2019 ini relatif tidak mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir (2015-2019).

Dalam kurun empat tahun terakhir, jumlah pelanggan listrik ini meningkat rata rata sebesar 0,75% Setahun. Sampai tahun 2019 jumlah pelanggan 10,317 dengan pelanggan terbesar yaitu rumah tangga (88,49%), bisnis (8,31%), sosial (2,14%), kantor pemerintah/penerangan jalan (0,94%) dan yang terendah adalah industry (0,12%).

Rendahnya pelanggan listrik dari industri merupakan indikasi bahwa kegiatan industri relatif belum berkembang di Kabupaten Rokan Hilir.

“Selain kebutuhan dana yang besar, program listrik masuk desa juga juga harus didukung dengan kesiapan ketersediaan infrastruktur seperti teknologi komunikasi sebagai penunjang implementasi pemanfaatan listrik,” kata Bupati Rokan Hilir, Suyatno, Selasa (28/04/2020).
 
Suyatno mengungkapkan, pemerintah mulai bergerak untuk mencari solusi tersebut. Kesadaran pemerintah daerah (Pemda) pun mulai meningkat seiring dengan masifnya upaya pemerintah untuk menyediakan listrik bagi wilayah terpencil.

“Kita siap menghibahkan lahan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.


PLN telah berkoordinasi agar saat implementasi masyarakat yang memang berhak tidak perlu lagi direpotkan dengan mengurus pembayaran

“Keterbatasan sarana komunikasi untuk pembelian token dan komunikasi dalam operasi listrik desa. Pemasangan Visat dan BP,” katanya,

Penggunaan token menjadi keharusan selain sebagai penerapan teknologi. Token juga mendorong efisiensi bagi pengguna listrik. Di sisi lain juga bermanfaat bagi warga yang menjual token.

“Dibanding daerah lain yang mereka itu semua pakai token. Otomatis juga bikin ekonomi rumah yang dia jualan token,” tukas Suyatno.

Berbagai permasalahan lain juga dipastikan akan dihadapi PLN dalam program listrik desa ini. Salah satu yang utama dan merupakan masalah klasik adalah penyediaan lahan untuk pembangkit listrik yang hingga saat ini masih belum menemui solusi yang tepat.

“Jadi yang kemarin penyesuaian harga listrik itu harus diingat bukan kenaikan tarif listrik tapi berkeadilan sehingga teman-teman kita di daerah bisa dapatkan listrik,” ujar Suyatno.

Keamanan dan ketersediaan kontraktor di daerah juga terkadang menjadi kendala. PLN menyiasati masalah keamanan ini dengan menggunakan pekerja lokal yang digabung dengan pekerja dari luar daerah untuk atasi keterbatasan pekerja lokal sehingga bisa ada transfer ilmu dan pengalaman.

“Kontraktor kan terbatas, harusnya kita bisa pakai kontraktor lokal. Tapi karena terbatas kita buka dari luar dan kerja sama lokal. Nah mereka bisa sharing pengalaman,” kata dia.

Ketika semua masalah itu sudah bisa didapatkan solusi terakhir adalah memastikan dimana masyarakat tinggal. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tidak sedikit ada penduduk yang tinggal di pedalaman pulau terpencil. Ini yang harus benar-benar akurat letak lokasinya karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur.

“Kita belum tahu, penduduk yang mau dilistriki ada dimana saja dan berapa banyak. Perlu survei fisik dengan data geospasial,” tandas Suyatno. (adv/amr)