RIAUIN.COM– Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mulai menjajaki pengelolaan sumur tua minyak bumi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Langkah tersebut ditandai dengan audiensi Bupati Rokan Hilir H. Bistamam bersama jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) ke Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Audiensi itu turut didampingi Anggota Komisi X DPR RI asal Riau, Dr. Hj. Karmila Sari S.Kom MM. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rohil memaparkan potensi pengelolaan sumur tua yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

"Alhamdulillah, hari ini saya bersama manajemen SPRH melaksanakan audiensi di LEMIGAS Jakarta, didampingi langsung oleh Anggota DPR RI, Ibu Dr. Hj. Karmila Sari," kata Bistamam usai pertemuan.

Bupati menjelaskan, pengelolaan sumur tua merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui kerja sama dengan LEMIGAS, pemerintah daerah berharap memperoleh kajian teknis, pemetaan potensi, hingga rekomendasi pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Rohil mempresentasikan materi bertajuk "Potensi Pengelolaan Sumur Tua di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir". Presentasi itu menjadi bagian dari upaya mengaktifkan kembali sumur-sumur migas marginal yang tidak lagi berproduksi secara optimal.

Pengelolaan sumur tua sendiri diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang membuka peluang bagi koperasi maupun badan usaha milik daerah untuk memanfaatkan sisa produksi minyak bumi pada sumur-sumur yang sudah tidak dioperasikan secara komersial. Skema tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

"Ini adalah aksi nyata kita untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kemakmuran masyarakat Rokan Hilir. Kita ingin potensi yang ada tidak mandek, melainkan menjadi stimulus ekonomi daerah," ujar Bistamam.

Dia berharap sinergi antara Pemkab Rohil, PT SPRH, LEMIGAS, serta dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar proses pengelolaan sumur tua dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat bagi daerah.

"Kami sangat berharap kolaborasi antara Pemkab, SPRH, LEMIGAS, dengan dukungan DPR RI dapat mempercepat realisasi program di lapangan. Keharmonisan hubungan pusat dan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan," tuturnya.

Bistamam juga mengajak seluruh masyarakat Rokan Hilir untuk mendukung rencana pengelolaan sumur tua tersebut. Menurutnya, dukungan semua pihak dibutuhkan agar program yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah itu dapat segera terealisasi.

"Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Rokan Hilir agar proses ini berjalan lancar tanpa kendala," pungkasnya. -nov