Pemprov Sumbar Didesak Segera Realisasikan Bantuan Covid-19
Dedi Irawan.
TANAH DATAR, RiauIN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) didesak agar segera merealisasikan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Pasalnya, hingga memasuki hari ke-3 pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), belum terlihat tanda-tanda Pemprov Sumbar untuk membagikan bantuan tersebut.
"Sudah 3 hari PSBB diterapkan, tapi Pemprov Sumbar terkesan lelet dalam merealisasikan bantuan kepada kabupaten/kota, khususnya di Tanah Datar. Kita desak Pemprov secepatnya mendistribusikan bantuan ini, karena masyarakat sangat membutuhkan," kata Anggota DPRD Tanah Datar Dedi Irawan, Sabtu (25/4).
Dengan lahirnya Perppu 01 Tahun 2020, lanjut Ketua Fraksi Golkar ini, memberikan imunitas bagi pemerintah daerah dalam merealokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk di Sumbar.
"Atas dasar Perppu itu, sudah tidak ada alasan teknis bantuan terlambat direalisasikan. Kasihan kita melihat ekonomi masyarakat sejak wabah Corona ini melanda. Mereka sangat membutuhkan bantuan itu," jelas Dedi.
Sementara itu, lanjut Dedi, Pemkab Tanah Datar sudah melakukan refocusing untuk meminimalisasi dan pencegahan Covid-19, jaringan pengaman sosial dan recovery ekonomi.
"Sesuai juklak/juknis tentang kewenangan pemerinta pusat, provinsi dan kab/kota, Tanah Datar sudah merumuskan apa yang menjadi porsi di daerah dan formulasikan dengan kewenangan provinsi dan pusat," ujarnya.
Dedi menjelaskan, Kabupaten Tanah Datar memilik 40.600 KK yang terdampak Covid-19. Dimana, dari jumlah tersebut 8.585 KK menjadi tanggungan Pemprov Sumbar dan 14.000 KK Pemerintah Pusat.
"Sisanya menjadi tanggung jawab kabupaten. Kalau Pemprov Sumbar lambat mencairkan bantuan ini, tentu beresiko akan muncul gejolak di masyarakat. Sebab, Pemkab Tanah Datar kewalahan mencari dana penutupnya. Sementara, warga terus mendesak agar bantuan itu segera direalisasikan. Sekali lagi, kami meminta Pemprov Sumbar agar secepatnya merealisasikan bantuan yang sudah disepakati itu. Jangan ditunda lagi, agar bantuan itu segera dirasakan warga yang sebentar lagi merayakan Idul Fitri," tutup Dedi.(nal).
Berita Lainnya
KPK Geledah Rumah Kadisbun Kuansing Hingga Larut Malam, Penyidik Bawa Koper Hitam Dikawal Polisi Bersenjata
Breaking News: KPK Geledah Rumah Kadis Perkebunan Kuansing Malam Ini, Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Geledah Rumah Kadisbun Kuansing Hingga Larut Malam, Penyidik Bawa Koper Hitam Dikawal Polisi Bersenjata
Breaking News: KPK Geledah Rumah Kadis Perkebunan Kuansing Malam Ini, Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan