Mulai Jumat Jakarta PSBB, Ojek Online Dilarang Bawa Penumpang
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (F: Net)
JAKARTA, Riauin.com - Terhitung Jumat (10/4/2020), seluruh ojek online di DKI Jakarta tidak boleh mengantar penumpang, hanya boleh mengangkut barang saja. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Layanan ekspedisi barang, termasuk ojek online dengan batasan hanya mengangkut barang, tidak untuk angkut angkut penumpang," kata Anies di Balai Kota, Kamis malam (9/4/2020).
Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mendiskusikan dengan Kementerian Perhubungan. Pemprov DKI ingin agar ojek online bisa membawa penumpang. Tidak hanya mengantarkan barang.
Namun, ojek online hanya boleh mengantarkan barang sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020, yang mana merupakan peraturan lebih tinggi ketimbang peraturan gubernur.
"Dalam pembicaraan dengan Kemenhub, kita berpandangan untuk bisa diizinkan. Tapi karena belum ada perubahan di peraturan menkes dan pergub harus sejalan dengan rujukan Permenkes Nomor 9 tahun 2020, maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman pada Permenkes Nomor 9," kata Anies.
Baca Juga:
Sejak Selasa (7/4), Anies telah memberikan gambaran umum tentang penerapan PSBB di ibu kota. Anies menjelaskan tak ada perbedaan yang mendasar dengan apa pembatasan yang selama ini telah dilakukan Pemprov DKI.
Misalnya, tak larangan bagi kendaraan pribadi dari luar wilayah untuk masuk ke Jakarta selama PSBB. Pergub PSBB, kata Anies, hanya mengatur mengenai kendaraan umum yang mengangkut penumpang.
"Kendaraan pribadi (yang masuk ke Jakarta) tidak ada larangan. Yang kami atur adalah kendaraan umum," kata Anies saat itu.
Anies menyatakan pihaknya hanya akan membatasi kendaraan umum yang beroperasi di Ibu Kota. Transportasi umum akan dibatasi jumlah penumpang dan jam operasional.
Baca Juga:
Untuk jumlah penumpang, transportasi umum hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas masing-masing. Artinya, transportasi umum tak diperbolehkan mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh.
"Jadi kalau misalnya sebuah bus itu bisa diisi dengan 50 penumpang, maka tinggal 25 penumpang yang bisa berada dalam satu bus," kata Anies.(okezone/vie)
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol