Mulai Jumat Jakarta PSBB, Ojek Online Dilarang Bawa Penumpang
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (F: Net)
JAKARTA, Riauin.com - Terhitung Jumat (10/4/2020), seluruh ojek online di DKI Jakarta tidak boleh mengantar penumpang, hanya boleh mengangkut barang saja. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Layanan ekspedisi barang, termasuk ojek online dengan batasan hanya mengangkut barang, tidak untuk angkut angkut penumpang," kata Anies di Balai Kota, Kamis malam (9/4/2020).
Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mendiskusikan dengan Kementerian Perhubungan. Pemprov DKI ingin agar ojek online bisa membawa penumpang. Tidak hanya mengantarkan barang.
Namun, ojek online hanya boleh mengantarkan barang sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020, yang mana merupakan peraturan lebih tinggi ketimbang peraturan gubernur.
"Dalam pembicaraan dengan Kemenhub, kita berpandangan untuk bisa diizinkan. Tapi karena belum ada perubahan di peraturan menkes dan pergub harus sejalan dengan rujukan Permenkes Nomor 9 tahun 2020, maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman pada Permenkes Nomor 9," kata Anies.
Baca Juga:
Sejak Selasa (7/4), Anies telah memberikan gambaran umum tentang penerapan PSBB di ibu kota. Anies menjelaskan tak ada perbedaan yang mendasar dengan apa pembatasan yang selama ini telah dilakukan Pemprov DKI.
Misalnya, tak larangan bagi kendaraan pribadi dari luar wilayah untuk masuk ke Jakarta selama PSBB. Pergub PSBB, kata Anies, hanya mengatur mengenai kendaraan umum yang mengangkut penumpang.
"Kendaraan pribadi (yang masuk ke Jakarta) tidak ada larangan. Yang kami atur adalah kendaraan umum," kata Anies saat itu.
Anies menyatakan pihaknya hanya akan membatasi kendaraan umum yang beroperasi di Ibu Kota. Transportasi umum akan dibatasi jumlah penumpang dan jam operasional.
Baca Juga:
Untuk jumlah penumpang, transportasi umum hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas masing-masing. Artinya, transportasi umum tak diperbolehkan mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh.
"Jadi kalau misalnya sebuah bus itu bisa diisi dengan 50 penumpang, maka tinggal 25 penumpang yang bisa berada dalam satu bus," kata Anies.(okezone/vie)
Berita Lainnya
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Selidiki Pertemuan Bupati Kuansing dan Menteri Kehutanan Terkait Alih Fungsi 3.800 Hektare Lahan
Balai Riau Matangkan Usulan Tepian Narosa Jadi Proyek Strategis Nasional
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Selidiki Pertemuan Bupati Kuansing dan Menteri Kehutanan Terkait Alih Fungsi 3.800 Hektare Lahan
Balai Riau Matangkan Usulan Tepian Narosa Jadi Proyek Strategis Nasional