Hal itu perlu dilakukan melihat kondisi dan situasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) yang saat ini semakin berkembang di Provinsi Riau, sehingga perlu bantuan bupati/walikota.

"Dengan memberikan keringanan atau bahkan penghapusan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota itu sudah membantu dalam upaya menangani dampak Covid-19," kata Syamsuar.

Dorongan Gubri tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia nomor 440/2436/ SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dimana pada poin 5 yaitu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian intensif/stimulus berupa pengurangan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah, untuk mengurangi penurunan produksi dan PHK massal. 

"Kami harap kebijakan itu dapat diberikan sampai dengan kondisi perkonomian mulai dinyatakan membaik. Sehingga dapat mendorong dan tetap berjalannya perekonomian, serta mengurangi resiko bertambahnya pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Riau," harapnya.(rls/vie)