PEKANBARU,  riauin.com--Seorang jurnalis harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam memahami bahasa Indonesia.Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, Balai Bahasa Riau menggelar penyuluhan bahasa Indonesia bagi wartawan di Riau Senin (16/09/19).

Kegiatan yang digelar Balai Bahasan Provinsi Riau bersama PWI Riau diikuti puluhan wartawan dari berbagai media massa di Riau mengangkat tema "Penyuluhan Bahasan Indonesia Bagi (insan) Media Massa di Kota Pekanbaru.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh wartawan dalam penulisan berita, dapat menambah wawasan wartawan terhadap permasalahan kaidah-kaidah kebahasaan dan dapat menularkan pengetahuan yang diperoleh wartawan kroada masyarakat luas melalui tulisan tulisannya yang di publis secara luas di medianya masing masing.

Kepala Balai Bahasa Riau, Songgo A Siruah mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar kaidah bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kalangan jurnalis di Riau. Diharapkan juga para jurnalis bisa memberikan pendidikan tentang kaidah berbahasa Indonesia bagi masyarakat luas.

"Di Indonesia hanya ada 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada bahasa jurnalistik, baasa hukum, bahasa politik dan lainnya. Jadi dalam penulisannya, harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang di sempurnakan (EYD)," terangnya.

Menurutnya, ada dua sisi yang bertentangan dalam industri media massa. Dalam prakteknya, media massa sebagai alat kontrol, sebagai salah satu lembaga pendidikan seringkali tidak memaksimalkan kaidah berbahasa Indonesia. Alasannya, bahasa Indonesia kaku dan kurang diminati pembaca. Di sisi lain, industri media massa mengacu kepada keuntungan untuk membiayai keberlangsungan media.

"Kita berharap dengan hadirnya 2 pejabat yang juga tokoh pers, Ahmad Fitri dan Yoserizal Zein akan membawa pencerahan bagi kalangan jurnalis dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia di media massanya tetapi tetap diminati oleh pembaca," terangnya.

Kadis Kebudayaan Yoserizal Zein yang menjadi salah satu pembicara mengatakan banyak peraturan yang saling terkait yang mengatur perbahasa Indonesia. Namun pada prakteknya di lapangan, masih banyak yang tidak sesuai dalam aturannya.

"Seperti pada anugerah Adi Bahasa yang diperuntukkan bagi kepala dinas yang menggunakan bahasa Indonesia dan berbahasa sesuai dengan kaidahnya. Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Riau yang konon kabarnya sebagai penyumbang kosa kata terbanyak di bahasa Indonesia, masuk dalam nominasi Adi Bahasa saja tidak. Saya jadi malu," katanya.

Ia menambahkan, terkait hal itu, ia sudah membicarakannya dengan pimpinan di Riau. Ia berharap ke depannya, semua pihak dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya.

Ahmad Fitri dari Ombusdman sebagai salah satu pembicara mengatakan bahwa sebagai mantan wartawan, ada kerisauan yang muncul ketika ada kosa kata asing yang muncul di ruang publik. Seringkali kosa kata asing sulit dipahami oleh pembaca/konsumen media massa.

"Dalam UU no 24 pasal 30 mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Saya sebagai ombudsman juga menjadi pengguna pelayanan publik sering mendapatkan adanya penggunaan istilah istilah bahasa asing di ruang publik," ujarnya.