PILIHAN
Menanam 'Emas Hijau' di Tanah Nelayan Dabo Singkep
05 Juni 2026
Cek Kosong dan Dongkolnya Prabowo
04 Juni 2026
Sandi Anggap Wacana '1 Periode Presiden 7 Tahun' Tak Tepat Dibahas Saat Ini
Jakarta, Riauin.com - Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade melempar wacana agar masa kerja presiden seharusnya hanya satu periode dengan masa jabatan 7 tahun. Cawapres Sandiaga Uno menyebut, usulan tersebut tak tepat dibahas sekarang.
"Menurut saya itu usulan yang bukan sekarang tempatnya untuk didiskusikan," kata Sandiaga di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
Sandiaga menyebut seharusnya saat ini difokuskan untuk mengawal proses rekapitulasi suara. Dia berharap usulan-usulan terkait evaluasi pilpres dibahas setelah proses Pemilu selesai.
"Kita fokus dulu buat tanggal 22 Mei sampai ke depan proses ini kita kawal dengan baik. Kita harus bekerja dengan skala prioritas. Skala prioritas kita sekarang adalah pemilu yang jujur adil. Kalau usulan-usulan seperti itu saya mohon dengan hormat untuk dibahasnya setelah proses ini berlangsung," ujarnya.
Menurutnya, usulan yang dilempar politikus Gerindra itu tidak konstruktif. Apalagi, disampaikan saat perhitungan suara sedang berlangsung, serta banyak korban dalam proses rekapitulasi. Maka dari itu, dia menilai tidak tepat ada usulan evaluasi pemilu sekarang.
"Karena usulan tersebut tidak konstruktif disampaikan pada saat perhitungan suara sedang berlangsung, korban berjatuhan kelelahan yang luar biasa yang dirasakan. Mari kita memikirkan untuk bangsa dan negara bukan untuk kekuasaan," katanya.
Sebelumnya, Andre melempar wacana agar masa kerja presiden seharusnya hanya satu periode dengan masa jabatan 7 tahun. Andre mengatakan evaluasi ini diperlukan agar tidak ada petahana yang ingin menggunakan kekuasaannya. Menurutnya, setelah dilantik, presiden dapat fokus pada janji yang telah diberikan.
"Untuk itu, ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode 7 tahun. Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya," ujar Andre di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).(int/nol)
"Menurut saya itu usulan yang bukan sekarang tempatnya untuk didiskusikan," kata Sandiaga di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
Sandiaga menyebut seharusnya saat ini difokuskan untuk mengawal proses rekapitulasi suara. Dia berharap usulan-usulan terkait evaluasi pilpres dibahas setelah proses Pemilu selesai.
"Kita fokus dulu buat tanggal 22 Mei sampai ke depan proses ini kita kawal dengan baik. Kita harus bekerja dengan skala prioritas. Skala prioritas kita sekarang adalah pemilu yang jujur adil. Kalau usulan-usulan seperti itu saya mohon dengan hormat untuk dibahasnya setelah proses ini berlangsung," ujarnya.
Menurutnya, usulan yang dilempar politikus Gerindra itu tidak konstruktif. Apalagi, disampaikan saat perhitungan suara sedang berlangsung, serta banyak korban dalam proses rekapitulasi. Maka dari itu, dia menilai tidak tepat ada usulan evaluasi pemilu sekarang.
"Karena usulan tersebut tidak konstruktif disampaikan pada saat perhitungan suara sedang berlangsung, korban berjatuhan kelelahan yang luar biasa yang dirasakan. Mari kita memikirkan untuk bangsa dan negara bukan untuk kekuasaan," katanya.
Sebelumnya, Andre melempar wacana agar masa kerja presiden seharusnya hanya satu periode dengan masa jabatan 7 tahun. Andre mengatakan evaluasi ini diperlukan agar tidak ada petahana yang ingin menggunakan kekuasaannya. Menurutnya, setelah dilantik, presiden dapat fokus pada janji yang telah diberikan.
"Untuk itu, ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode 7 tahun. Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya," ujar Andre di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).(int/nol)
Berita Lainnya
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V