PILIHAN
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Dua Srikandi ASN Kuansing Meraih Gelar Doktor
06 September 2026
Pemprov Sumbar Ungkap Ada Kepala Daerah Pro-Jokowi Tak Izin Cuti Kampanye
Padang, Riauin.com - Kampanye berbalut konser 'Jempolan Indonesia Maju' masih menyisakan cerita. Ada sejumlah kepala daerah yang tak mengantongi izin cuti kampanye.
Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal mengungkap sejumlah kepada daerah yang ikut kampanye Jokowi-Amin di Padang beberapa hari lalu tak memiliki izin cuti.
"Memang benar. Ada beberapa yang tidak memiliki izin cuti," kata Jasman kepada detikcom, Kamis (11/4/2019).
Menurut Jasman, izin cuti kampanye di hari kerja dikeluarkan oleh gubernur. Tidak adanya izin cuti disebabkan semata-mata karena sang kepala daerah tidak mengajukan cuti.
"Gubernur tidak pernah menghalangi kepala daerah cuti kampanye," katanya.
Dalam catatan Biro Pemerintahan, kata Jasman, hanya sembilan kepala daerah yang cuti kampanye pada saat kampanye tersebut. Mereka adalah Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Walikota Pariaman, Genius Umar, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Walikota Solok, Zul Efian, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni serta Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.
Sementara dalam kampanye berbalut Konser 'Jempolan Indonesia Maju' yang menghadirkan kelompok musik Slank tersebut, berdasarkan keterangan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin, ada 12 bupati (sebelumnya ditulis 11 bupati), walikota dan wakil walikota yang ikut kampanye. Artinya, ada tiga kepala daerah yang tidak memiliki izin. (int/nol)
Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal mengungkap sejumlah kepada daerah yang ikut kampanye Jokowi-Amin di Padang beberapa hari lalu tak memiliki izin cuti.
"Memang benar. Ada beberapa yang tidak memiliki izin cuti," kata Jasman kepada detikcom, Kamis (11/4/2019).
Menurut Jasman, izin cuti kampanye di hari kerja dikeluarkan oleh gubernur. Tidak adanya izin cuti disebabkan semata-mata karena sang kepala daerah tidak mengajukan cuti.
"Gubernur tidak pernah menghalangi kepala daerah cuti kampanye," katanya.
Dalam catatan Biro Pemerintahan, kata Jasman, hanya sembilan kepala daerah yang cuti kampanye pada saat kampanye tersebut. Mereka adalah Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Walikota Pariaman, Genius Umar, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Walikota Solok, Zul Efian, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni serta Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.
Sementara dalam kampanye berbalut Konser 'Jempolan Indonesia Maju' yang menghadirkan kelompok musik Slank tersebut, berdasarkan keterangan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin, ada 12 bupati (sebelumnya ditulis 11 bupati), walikota dan wakil walikota yang ikut kampanye. Artinya, ada tiga kepala daerah yang tidak memiliki izin. (int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK