RIAUIN.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, segera menindaklanjuti evaluasi APBD 2026 dari Pemerintah pusat melalui Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Pihaknya langsung menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Setelah selesai evaluasi tersebut kami langsung menyusun DPA-nya semua, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). InsyaAllah targetnya bisa segera digunakan,” kata Plt Gubri, Kamis (8/1/2026).
Plt Gubri juga menyebutkan bahwa saat ini Provinsi Riau mengalami devisit sebesar Rp1,2 triliun. Namun, ia menyebut sudah memiliki cara untuk mengatasi defisit anggaran tersebut.
Untuk mengatasinya, sambungnya, ada belanja modal sekitar Rp600 miliar tidak usah dikerjakan. "Kemudian juga bisa dilakukan pemotongan anggaran SPPD, biaya makan minum, tidak usah rapat di hotel. Jadi InsyaAllah bisa selesai,” ujarnya.
"ASN diminta melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 ini, sehingga tunda bayar dan tunda salur bisa terselesaikan dengan secepatnya," tegasnya.
"Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal," ujarnya.
Pihaknya juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah, tim ini nantinya akan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang masih bisa dimaksimalkan.
“Kami juga membentuk tim percepatan daerah, karena masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai,” ajaknya. (Adv)