RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam industri hulu migas. Ia menyatakan bahwa setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) beserta mitra kerjanya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Riau, agar kegiatan usaha migas memberikan dampak langsung terhadap ekonomi daerah.
“Setiap KKKS wajib memastikan mitranya memiliki NPWP Riau. Saya tekankan ini karena selama ini banyak yang bekerja di Riau tapi berasal dari luar daerah. Akhirnya tidak ada efek ekonomi yang terasa bagi masyarakat lokal,” kata Abdul Wahid dalam acara Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Provinsi Riau, Senin (30/9/2025) di Gedung Daerah Balai Serindit.
Menurutnya, dengan adanya NPWP Riau, akan tercipta multiplier effect terhadap aktivitas usaha migas. Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak pekerjaan di sektor migas justru dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah.
“Padahal di Riau juga tersedia entitas bisnis dan SDM lokal yang mumpuni. Kita tidak ingin semua pekerjaan diambil dari luar. Sebagai daerah penghasil, Riau harus terlibat secara langsung,” lanjutnya.
Gubernur muda ini juga mendorong SKK Migas agar mendukung penuh kebijakan tersebut. Ia berharap kewajiban NPWP Riau bisa menjadi salah satu syarat dalam proses tender dan seleksi mitra kerja KKKS.
“Kami minta SKK Migas ikut mendukung agar ini menjadi bagian dari persyaratan sistemik, bukan sekadar kebijakan lokal,” ujarnya.
Abdul Wahid menegaskan bahwa kekayaan alam seperti minyak dan gas harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ia tidak ingin kekayaan tersebut justru lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara warga lokal masih hidup dalam keterbatasan.
“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan benar, bukan membawa berkah, tapi malah menciptakan bencana. Banyak warga lokal yang masih miskin. Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial yang lebar,” tuturnya.
Ia menambahkan, ketimpangan ini bisa memicu persoalan jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, keterlibatan daerah harus menjadi bagian penting dalam kebijakan nasional di sektor energi.
“Kalau hasil alam tidak dibagi secara adil, bisa timbul gejolak. Kami berusaha menjaga kondusifitas di Riau, tapi rakyat juga harus merasa ikut memiliki hasil alamnya,” tegasnya.
Abdul Wahid menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa investasi di Riau harus berjalan aman, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai kekayaan daerah diambil, sementara rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ini yang harus kita ubah bersama,” pungkasnya. (Nab)