RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah berupaya keras menyelesaikan tunggakan pembayaran sebesar Rp 1,7 triliun yang sudah menumpuk sejak tahun anggaran 2024.
Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemprov Riau, yang kemudian mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan bahwa pelunasan utang akan menjadi perhatian utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada pelunasan utang.
“Program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap berjalan, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC),” kata Wahid pada Jumat (26/9/2025), dikutip dari tribunpekanbaru.
Ia menambahkan, jika anggaran untuk UHC tidak diperbesar, ribuan warga Riau bisa kehilangan akses layanan kesehatan melalui BPJS. Oleh sebab itu, dana untuk sektor kesehatan akan tetap diprioritaskan.
Selain UHC, APBD-P 2025 juga diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Wahid menegaskan bahwa belanja daerah yang langsung berpengaruh kepada masyarakat tidak boleh dikurangi meski menghadapi beban utang yang besar.
Mengenai cara pembayaran utang, Wahid menjelaskan pelunasan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia memberikan contoh, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sehari mencapai Rp 10 miliar, sebagian dana tersebut langsung dialokasikan untuk melunasi utang setelah kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi.
“Utang ini akan dibayar dari PAD yang tersedia. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan PAD supaya utang dapat dilunasi sesuai kemampuan daerah,” tegasnya. (*)