RIAUIN.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dana yang digunakan pemerintah membeli vaksin berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu tidak wajar apabila vaksin dijual kembali kepada masyarakat.
"Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan cari untung dari rakyat," dikutip dari Twitter @fadlizon pada Senin (12/7/2021).
Lebih lanjut Fadli menerangkan bahwa seharusnya vaksinasi gotong royong secara berbayar bukan ditunda, tapi dibatalkan.
"Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda," cuitnya.
Diketahui, program vaksinasi berbayar yang akan dilaksanakan pemerintah melalui BUMN PT Kimia Farma Tbk secara resmi ditunda pelaksanaannya.
Rencana awal program vaksin berbayar akan dimulai pada hari Senin (12/7/2021).
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ucap Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno, dilansir Akurat, Senin (12/7/2021).
Untuk Diketahui, kebijakan vaksinasi gotong royong tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).
Tarif vaksin individu ini telah diatur sebelumnya dengan perkiraan biaya Rp 321.660 per dosis, untuk harga jasa Rp 117.910 per dosis. Total untuk satu dosis adalah Rp 439.570. Pemberian vaksin COVID-19 membutuhkan dua dosis, sehingga harga vaksin dan jasa menjadi Rp 879.140 per orang. -dn