BENGKALIS, Riauin.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Senin besok, 4 Maret 2019, akan melakukan lawatan kerja ke Kabupaten Bengkalis.

Salah satu agenda mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, memmpin rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019.

Rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Karhutla di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis itu, bakal diselenggarakan di ruang serba guna lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Seperti dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis H Tajul Mudarris, sejumlah pejabat eselon I dan II BNPB ikut mendampingi Doni Monardo ke Bengkalis.

Pejabat eselon I BNPB dimaksudkan Tajul Mudarris tersebut adalah Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi. Kemudian, Deputi Bidang Pemcegahan dan Kesiapsiagaan Bernadus Wisnu Widjaja, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang juga Deputi Penangangan Darurat Harmensyah.

Sedangkan pejabat eselon II BNPB yang hadir, sambungnya, diantaranya Direktur Tanggap Darurat Yolak Dalimunte, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Taufik Kartiko, serta Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Dicky Fabrian.

Pejabat Eselon III Juga Ikut

Penangangan bencana Karhutla bukan hanya berkenan dengan satu atau dua Perangkat Daerah. Tetapi melibatkan banyak Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu, guna mendengar arahan Kepala BNPB mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi Karhutla di Kabupaten Bengkalis, seluruh pejabat eselon II, khususnya Kepala Perangkat Daerah di Pemkab Bengkalis harus mengikuti rapat tersebut.

Selain itu, seluruh pejabat eselon III (Pejabat Administrator) di setiap Perangkat Daerah harus dibawa masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti rapat bersama Doni Monardo tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Johansyah Syafri, Ahad, 3 Maret 2019, membenarkan hal itu.

“Benar. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah memang harus menyertakan pejabat eselon III dalam rapat bersama Kepala BNPB besok,” jelas Johan.

Masih menurut Johan, masing-masing Kepala Perangkat Daerah sudah mengetahui “kewajiban” tersebut.

Katanya, informasi itu sudah disampaikan Izal (Syafrizal, Kasubbag Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah) ke setiap Kepala Perangkat Daerah melalui grup WA (WhatsApp) pagi tagi.

“Kami yakin semua Kepala Perangkat Daerah sudah mengetahuinya,” tutup Johan yang mengakui masih melaksanakan tugas kedinasan di Duri, Kecamatan Mandau. (int/nol)