RIAUIN.COM - DPRD Provinsi Riau menemukan alokasi belanja alat tulis kantor (ATK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau yang mencapai Rp100 miliar dalam Rancangan APBD 2027. Dewan menilai anggaran belanja pegawai dan operasional instansi tersebut perlu dievaluasi total agar dapat dialihkan untuk membiayai perbaikan jalan yang saat ini hanya dijatah Rp257 miliar.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengungkapkan bahwa struktur RAPBD 2027 sebesar Rp10 triliun masih didominasi porsi belanja pegawai. Setelah dikurangi dana transfer ke daerah melalui skema opsen pajak kendaraan bermotor, ruang fiskal Pemprov Riau tersisa sekitar Rp7,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp6,3 triliun habis terpakai untuk belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menembus Rp1,8 triliun dan biaya tenaga kerja paruh waktu atau keamanan sebesar Rp779 miliar.

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya alokasi pembangunan infrastruktur jalan yang hanya memprooleh sekitar 2,5 persen dari total APBD. Pihak dewan menegaskan pemangkasan pos belanja yang kurang mendesak harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Termasuk masih ditemukan belanja ATK di PU yang nilainya cukup besar. Padahal jika ATK itu dialihkan ke jalan, sudah terbangun infrastruktur jalan, karena nilainya mencapai Rp100 miliar," kata Kaderismanto.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan antara belanja operasional aparatur dengan belanja modal masyarakat sudah terlalu jauh. Pihak legislatif telah meminta penyesuaian angka, namun jajaran dinas terkait masih enggan memotong alokasi belanja internal mereka.

"Harusnya, ya harus diturunkan, disesuaikan. Kami sudah minta disesuaikan, cuma mereka bertahan. Terlalu tinggi betul kesenjangannya antara belanja pegawai dengan belanja jasa dan belanja modal," tegas Kaderismanto.

Terkait alokasi jalan yang nilainya minim, dewan mendorong Pemprov Riau untuk mengalokasikan persentase yang lebih realistis bagi kebutuhan publik. Mengingat porsi infrastruktur saat ini tergolong sangat kecil dibanding luas wilayah Riau.

"Okelah, tak usah lah kita ngikut mandatori dengan kemampuan keuangan kita yang hanya begitu, kan? Dapat lah agak-agak 20 persen saja untuk infrastruktur, sudah jadilah," tuturnya.

Atas temuan tersebut, DPRD Riau berencana melakukan pembahasan rinci di tingkat komisi untuk membedah seluruh pos belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diambil guna memangkas pemborosan operasional kantor dan mengembalikan porsi anggaran ke sektor pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat sebelum RAPBD 2027 disahkan. (*)