Riauin.com Pekanbaru - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang tak kunjung disahkan dapat merusak pembangunan di daerah ini.

Demikian diungkapkan Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar di Pekanbaru Kamis (10/11/16 ). Mantan anggota Komisi III DPR RI ini kembali mengingatkan agar pemerintah pusat segera memberikan perhatian khusus terkait masih banyak provinsi yang belum memiliki RTRW.

"Pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk di Riau , tidak akan maksimal jika RTRW masih belum disiapkan pemerintah," tukasnya.

Berdasar kajian IAW, justru sangat rentan ketiadaan RTRW sangat berpotensi menghalangi pembangunan. Kondisi sekarang sudah masuk pada level berbahaya.

Beredar hasil analisa IAW yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat sampai masa berakhir kekuasaan SBY terlihat tidak memberikan prioritas perhatian untuk mendesak 20 Pemda agar sesegera mungkin mengesahkan RTRW. Berdasar data tetakhir, hingga 2013 baru 15 provinsi yang telah merampungkan perda RTRW.

IAW merilis bahwa apa yang terjadi dengan keberadaan RTRW nasional tersebut menambah corengan hitam atas ketidak-patuhan Pemda terhadap pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat.

Sebaiknya Presiden Jokowi segera memerintahkan Mendagri agar segera mengevaluasi Pemda provinsi agar mereka mengesahkan Perda RTRW sebab sekarang kondisinya semakin menimbulkan banyak kendala terhadap pembangunan baik oleh Pemda itu sendiri dan tentunya pemerintah pusat.

Namun bersamaan dengan itu kami sarankan seharusnya Jokowi mengeluarkan Perpu atas UU itu sebagai bentuk solusi atau diskresi agar pembangunan tidak tertunda atau terbengkalai.

Hal ini menimbulkan kegalauan sejumlah pihak termasuk Ketua Umum Kadin Riau periode 2011-2016, Juni Ardianto Rachman. Saat Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau ke 6 baru baru ini.

Acara yang juga dihadiri oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tersebut, Juni berharap Provinsi (Pemprov) Riau dapat mendesak pemerintah pusat untuk menggesahkan RTRW Riau.

"Sebenarnya, RTRW yang diamanatkan dan yang diharapkan Kadin itu bertujuan untuk membuat wilayah Riau aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Jadi sayang jika tidak di sahkan," kata Junisab Akbar lagi. (rls)