PEKANBARU, Riauin.com - Sikap politik tidak populer yang diambil pasangan gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih, Syamsuar-Edy Natar Nasution pada Pilpres 2019 mendapat reaksi dari banyak masyarakat Riau. Ada yang mendukung sikap Syamsuar dan tidak sedikit pula yang menolak.

Termasuk kelompok relawan yang mendukung Syamsuar dan Edy Natar pada Pilkada Gubernur Riau 2018.

Seperti yang disampaikan Dewan Penasihat Relawan Bersama Syamsuar dan Edy Nasution, Wan Hamzah, yang menyebutkan bahwa dirinya tidak mempersoalkan sikap politik yang diambil Syamuar.

"Itu hak politik beliau dalam pilpres ini. Kita tidak memiliki keterkaitan di sana karena kita mendukung agar Syamsuar jadi Gubernur Riau," ujar Wan pada Kamis (11/10/2018).

Wan mengatakan juga secara pribadi bahwa pihaknya mendukung apa sikap yang diambil Syamsuar dalam pilpres. Karena menurutnya, keputusan tersebut sudah dibuat secara matang.

"Saya pribadi tidak mempersoalkan sikap apa yang diambil dari Syamsuar. Karena misi kita awalnya hanya memenangkan Syamsuar," sebut Wan.

Sebelumnya, Syamsuar-Edy Natar bersama kepala daerah se Riau mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

"Dalam menyongsong Pemilu 2019, dinamika politik di provinsi Riau menyebabkan muncul berbagai pandangan dan sikap masyarakat terhadap pemerintah hari ini. Pandangan tersebut adalah proses demokrasi serta pendewasaan yang tak bisa dihindari, kami mencermati kepemimpinan Joko Widodo berpihak kepada kepentingan rakyat dan menunjukan keberhasilan pembangunan. Jadi perlu dilanjutkan kepemimpinannya. Untuk itu kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada bapak Jokowi dan Maruf Amin," kata Syamsuar.

Syamsuar mengatakan bahwa pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh kepala daerah se-Riau dan ditandatangani.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan pihaknya akan memanggil gubernur Riau terpilih Syamsuar, serta kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (11/10/2018) kemarin.

Langkah pemanggilan tersebut diputuskkan setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno Bawaslu Riau.

"Terkait Gubernur terpilih dan Bupati/ Walikota se Riau yang menanda tangani Pernyataan dukungan kepada salah Satu Capres/ Cawapres Pemilu tahun 2019, Bawaslu Riau akan segera memanggil Gubernur Terpilih serta beberapa orang Bupati/ Walikota Se Riau untuk dimintai kejelasan," kata Rusidi Rusdan.

Pemanggilan dilakukan, cakap Rusidi  karena Bawaslu merasa perlu menanyakan beberapa hal terkait kehadiran kepala daerah dalam kegiatan Deklarasi dukungan yang dilaksanakan oleh Projo tersebut.

"Pada pemanggilan nanti kita ingin memperjelas lebih jauh seperti apa kronologis kejadian dan apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut. Disamping itu kita juga akan memanggil Panitia Pelaksana untuk mendapat informasi yang lebih lengkap," cakap Rusidi lagi.

Selanjutnya, Rusidi mengatakan pihaknya merencanakan pemanggilan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.

"Semua yang hadir dan menandatangani pernyataan dukungan akan kita panggil satu persatu," tegas Rusidi lagi.

Rusidi menjelaskan, materi pemanggilan nanti akan difokuskan kepada kemungkinan terpenuhinya unsur pidana, khususnya pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu, sesuai UU No 7 Tahun 2019, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24.000.000,.

"Disamping itu juga kita akan lihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya," tukas Rusidi. (int\nol)