INDRAGIRI HILIR - Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2018 - 2021 telah resmi dikukuhkan, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto mengimbau agar dapat selalu menjalin koordinasi dengan pihak sekolah.

Pengukuhan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil oleh Ketua Forum Komite Provinsi Riau, Delisis, dilakukan di Aula Hotel Inhil Pratama, Tembilahan, Rabu (7/3/2018) pagi.
"Koordinasi dalam kerangka kerjasama perlu dilakukan antara forum komite dengan sekolah - sekolah," ungkap Pj Bupati saat diwawancarai ditempat terpisah.

Pj Bupati menilai, keberadaan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri sangat penting di tengah - tengah kondisi sekolah saat ini sebagai mitra dari Pemerintah daerah melalui instansi terkait.
"Ini sudah dipelajari, bahwa forum komite merupakan mitra dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, perlu legalitas dengan jalan pengukuhan seperti ini," jelas Pj Bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil, Candra Efendi menyebutkan, hal terpenting yang perlu dimiliki oleh forum yang dipimpinnya saat ini adalah sebuah acuan tentang tugas pokok dan fungsi.

"Maka itu, Saya mengharapkan, pihak Forum Komite Provinsi Riau dapat merumuskan acuan tersebut. Karena perlu pemahaman yang mendalam tentang tupoksi kami agar tidak keliru," ujarnya.

Menurut Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi Riau, Delisis dalam sambutannya menyatakan pihaknya siap memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dari Forum Komite di tingkat Kabupaten, termasuk Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil.
"Forum yang baru dikukuhkan ini dapat bekerjasama dengan para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam menjalankan tugas. Jadikan forum komite sebagai wadah komunikasi dan berbagi informasi tentang sekolah," pesan Delisis.

Guna menyikapi tindakan pungutan liar yang identik terjadi di sekolah - sekolah. Delisis mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Satuan Tugas Saber Pungli bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam wujud penandatanganan nota kesepahaman kedepannya.

"Kehadiran Forum Komite, salah satunya bertugas untuk mencarikan solusi atas pungutan - pungutan liar yang terjadi serta meluruskan apa yang dipersepsikan dengan pungutan liar," ujar Delisis.

Definisi pungutan liar di sekolah - sekolah sendiri, dijelaskan Delisis yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan terkadang dipersepsikan keliru oleh sebagian kalangan, khususnya pihak wali murid.

"Di PP itu, ada klausul yang berbunyi, 'pembiayaan peningkatan suatu sekolah itu adalah tanggung jawab bersama'. Klausul itu yang perlu diperjelas oleh Forum Komite kepada pihak - pihak yang berkaitan di sekolah agar tidak keliru sehingga menimbulkan kekisruhan," tandas Delisis.

Pada kegiatan pengukuhan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil dengan organisasi Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Advokasi Masyarakat Untuk Nusantara (Arun) sebagai pendamping komite.(ADV/SPT)