PANGKALANKERINCI, Riauin.com - Gerakan Masyarakat Mahasiswa Kecamatan Kuala Kampar (Gemmpar) berencana Senin 9 Juli 2018 depan menemui pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan tuntutan penolakan masyarakat kecamatan Kuala Kampar tentang keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Trisetya Usaha Mandiri (TSUM) dikecamatan tersebut.

"Dulukan, waktu kita gelar aksi, pihak Kanwil BPN berjanji akan menyanggupi beberapa poin penting kita saat itu," terang salang seorang pengurus Gemmpar, Said Abu Sofyan kepada wartawan, Jumat (6/7/18).

Diantara poin penting yang bakal ditagih kata Sekjen DPD KNPI kabupaten Pelalawan adalah pihak Kanwil berjanji akan memanggil manajemen PT TSUM dan mereka berjanji awal bulan ini yakni Juli turun langsung ke kecamatan Kuala Kampar.

"Nah, dengan dua poin ini, kita tagih dan kita tanyakan langsung, sudah sejauh mana perkembangannya," beber Abu Said Sofyan.

Diberitakan sebelumnya, berbagai elemen masyarakat menunjukkan bentuk keseriusan untuk menolak Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dikantongi oleh PT Trisytia Usaha Mandiri (TSUM) di kecamatan Kuala Kampar.

Salah satu bentuk keseriusan tersebut, Selasa (15/5/18) sebanyak 80 masyarakat yang tergabung kepada Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Kuala Kampar (GEMMPAR) melakukan aksi damai ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) provinsi Riau, di Pekanbaru.

Turut serta mendampingi aksi damai GEMMPAR ini, anggota DPRD Pelalawan putra asli kecamatan Kuala Kampar, Said Mashudi, anggota DPRD Pelalawan dari komisi 1, H. Abdullah, tokoh pemuda Kuala Kampar, Tengku Kespandiar, Sekjen KNPI Pelalawan, Said Abu Sofyan.

Kepada riauterkini.com, Koordinator Lapangan (Korlap) GEMMPAR, Andy Munawar mengatakan unjuk rasa yang digelar dikantor Kanwil BPN provinsi Riau berjalan tertib dan lancar.

"Kawan-kawan tadi, sempat melakukan orasi didepan pagar kantor Kanwil. Berselang beberapa saat kemudian, Kakan Kanwil BPN mempersilahkan, perwakilan unjuk rasa beraudiensi," tegasnya.

Dihadapan Kanwil BPN Riau, Lukman Hakim, perwakilan massa menyampaikan beberapa poin. Pertama menolak keberadaan PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) di Kecamatan Kuala Kampar (Pulau Mendol) Kabupaten Pelalawan.

Kedua, mendesak BPN Provinsi Riau untuk mencabut HGU PT TSUM atas lahan yang terletak di Kuala Kampar, Pelalawan. Dan poin terakhir, mendesak BPN Riau untuk mengembalikan lahan kepada masyarakat Kuala Kampar.

Sementara itu, Said Mashudi yang juga merupakan anggota DPRD Pelalawan asal kecamatan Kuala Kampar merasa puas dengan pertemuan bersama Kanwil BPN Provinsi Riau dengan perwakilan masyarakat.

"Kami merasa puas pertemuan dengan Kakanwil BPN Provinsi Riau, juga pada pertemuan tadi dihadir kepala BPN kabupaten Pelalawan pak Iwan," terang Said Mashudi.

Setidaknya, menurut politisi dari partai Golkar ini ada beberapa poin yang disanggupi oleh pihak Kanwil BPN Riau. Pertama, akan melakukan rapat internal untuk membahasa tuntutan masyarakat.

Kedua, tambahnya, Kanwil BPN Riau akan memanggil PT TSUM dan terakhir, pihak Kanwil BPN Riau akan turun kecamatan Kuala Kampar untuk menindak lanjut desakan masyarakat.(int/nol)