PILIHAN
Pemprov Riau Realisasikan 20 Persen dari APBD Riau untuk Pendidikan
PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyediakan anggaran yang relatif besar untuk pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Riau. Seperti realisasi sebesar 20 persen dari APBD Riau.
"Kabupaten dan kota se Riau tinggal mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR ketika melakukan safari ramadan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (8/7/2018).
Ia menguraikan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya dan membuat kebijakan untuk memajukan pembangunan bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyaluran Dana Alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Pada tahun 2017 lalu, kita berusaha untuk meningkatkan APK APM dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, serta akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Jadi tidak cukup hanya berhenti sampai di situ saja. Kami terus memberikan perhatian khusus," ujarnya. (int/nol)
"Kabupaten dan kota se Riau tinggal mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR ketika melakukan safari ramadan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (8/7/2018).
Ia menguraikan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya dan membuat kebijakan untuk memajukan pembangunan bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyaluran Dana Alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Pada tahun 2017 lalu, kita berusaha untuk meningkatkan APK APM dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, serta akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Jadi tidak cukup hanya berhenti sampai di situ saja. Kami terus memberikan perhatian khusus," ujarnya. (int/nol)
Berita Lainnya
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021