SEMAKIN majunya perkembangan zaman dalam memajukan dan menjalan roda Pemerintah harus didukung dengan  payung hukum sebagai acuan untuk melaksanakan setiap kebijakan yang ada. Mengingat hal ini sangat penting maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta mengacu kepada petunjuk yang ada untuk kemajuan Daerah ini Pemerintah mengajukan 11 Ranperda kepada DPRD Siak.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi pada rapat paripurna Dewan Rabu 22 Juni 2016. Kesebelas Ranperda tersebut diantranya, Ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan letempuan, Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang stabilitas dan lanjut usia.

Ranperda tentang biaya Transportasi lokal dan jema'ah Haji, Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah dan Ranperda perubahan berupa peninjauan tarif rerribusi paling lama 3 Tahun sekali dengan menperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Ranperda tentang perubahan  atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pemeriksaan kekayaan Daerah,Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor  5 Tahun 2011 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 terhadap retribusi tempat parkir ,
Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor  nomor 11 Tahun 2011,Ranperda tentang perubahan atas perda nomor 16 Tahun 2011,Ranperda  tentang perubahan nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kenderaan bermotor.Dan begitu juga dengan Ranperda atas peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Oleh sebab itulah pengajuan 11 Ranperda ini bermuara kepada dengan dikeluarkannya keputusan MK nomor 46/PUU-XII/2014  dan 26 Mei 2015 maka peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 terhadap retribusi pengendalian menara  telekomunikasi harus dilakukan perubahan dan perbaikan mengacu kepada putusan MK dam surat Direktur  Jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan RI Nomor S-349/PK/2015,6 juni 2015 perihal perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

"Untuk itulah kesebelas payung hukum yang tekah diajukan ke Dewan ini diharapkan dapat dibahas dan kedepan nya dapat berfungsi bagi pemajuan roda pembangunan bagi Negeri yang kita cintai ini,"Harap Wabup. (jas)