PEKANBARU, Riauin.com - Memperingati hari buruh se dunia atau juga biasa disebut dengan May Day, massa buruh yang menamakan dirinya aliansi Masyarakat Riau Bersatu sampaikan aspirasi perjuangan perbaikan nasib rakyat Indonesia khususnya kaum buruh di depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Aliansi ini menyebut, dibawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK), kaum buruh, petani serta mayoritas rakyat miskin semakin kehilangan harapan memperbaiki keadaan hidupnya.

"Pemerintaha Jokowi-JK telah mengeluarkan peraturan membatasi perbaikan upah kaum buruh PP Nomor 78/2015. Tapi nyatanya, pemerintahan Jokowi hanya mampu menindas. Apa yang digembor-gemborkan pemerintahan saat ini tak sesuai dengan apa dijanjikan dulu," kata koordinator aksi Aliansi Masyarakat Riau Bersatu, Yuyun, Selasa (1/5/18).

Buktinya saat ini, lapangan pekerjaan semakin sulit, Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin melambung. Parahnya lagi, Jokowi justru melalui kebijakan yang dibuatnya justru lebih memilih sistem pekerja kontrak, dengan membiarkan perusahaan memecat pekerja lama yang selama ini sudah banyak berbuat untuk perusahaan tempat selama ini bergantung.

Keputusan pemerintah Jokowi membuka kran pekerja asing bekerja di Indonesia selebar-lebarnya, khususnya dari negara China juga jadi sorotan.

Keistimewaan yang diberikan Pemerintah Jokowi kepada pekerja asing tersebut semakin mempersulit masyarakat Indonesia mencari peluang kerja. Sementara Jokowi sendiri seperti tutup mata dan telinga.

Ada pun sejumlah tuntutan disampaikan diantaranya, menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang pedoman penetapan upah buruh. Kemudian perbaikan upah buruh industri dan buruh kebun serta perbaiki kondisi kerja.

Selain itu ada juga massa menolak diskriminasi upah buruh perempuan dan laki-laki, hapuskan tuntutansistem kontrak kerja. Berikan jaminan sosial pada pekerja media, berikan fasilitas menyusui dan pengasuhan anak di pabrik.

Selain itu ada juga tuntutan meminta kepada pemerintah agar diberikan pendidikan gratis dan jaminan pekerjaan kepada lukusan mahasiswa. Meminta kepada pemerintah menstop pekerja asing, dengan mendahulukan pekerja lokal. Meminta dilibatkan dalam mengambil keputusan penetapan upah serta terakhir berikan cuti menstruasi pada buruh perempuan.

Setelah hampir satu jam lamanya berorasi di Kantor Disnaker dan Transmigrasi di Jalan Cut Nyak Dien, massa aliansi yang awalnya berkisar 80 orang ini, lalu kemudian mendapatkan 'bala bantuan, dari masa buruh lainnya yang mencapai seratusan orang.

Aksi massa gabungan dari berbagai perusahaan ini pun kemudian bergerak memusatkan aksinya di depan bundaran Zapin Jalan Sudirman.(int/nol)