PILIHAN
Saat Netanyahu Pidato di Depan Kursi Kosong
25 September 2026
Kasus ISPA Tembus 1.363, Wali Murid di Kuansing Minta PJJ Diperpanjang
20 September 2026
Ratusan Buruh Perkebunan Geruduk Kantor Gubernur Tuntut Upah Layak
PEKANBARU, Riauin.com - Ratusan buruh perkebunan yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Buruh Perkebunan Indonesia (KABPRI) dan Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau 'geruduk' Kantor Gubernur Riau, Kamis (15/3/2018). Mereka menggelar aksi protes menuntut Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) yang dinilai tak layak.
Massa meminta penerapan UMSP yang dirundingkan asosiasi perusahaan perkebunan seluruh Riau dan pihak terkait lainnya dapat melibatkan buruh maupun asosiasi buruh secara langsung.
Kedatangan para buruh ini disambut langsung oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Rasidin Siregar, Kasat Pol PP Riau Zainal, Kapolresta Pekanbaru.
"Kehadiran kami disini minta para pemangku kepentingan dapat menampung aspirasi buruh. Perlakuan kami dengan adil. Agar kami bisa duduk memperundingkan upah minimum sektoral yang selama ini tidak pernah melibatkan buruh," ungkap koordinator aksi, Armansyah dalam orangnya.
Menurutnya, UMSP itu sangat penting bagi buruh perkebunan, karena selama ini buruh merasakan upah yang diberikan perusahaan perkebunan masih kurang layak, atau tidak sebanding dengan penerimaan negara dari sektor perkebunan sebesar Rp250 triliun.
"Sebanyak 250 triliun yang disumbangkan sektor perkebunan, tapi kami tak banyak menerima ini. Kami minta kebijakan administrasi ditegaskan kepada kami sebagai buruh," teriaknya.
Pihaknya juga melihat pengupahan buruh perkebunan di Riau saat ini banyak kelemahan. Pihaknya ini harus ditegakkan dan disesuaikan agar harapan buruh tentang hidup layak dapat tercapai.
"Kami minta pemangku kepentingan dapat mempasilitasi keinginan kami. Kalau tak tidak, kami akan mogok kerja di sektor perkebunan.Mari kita duduk bersama untuk meluruskan persoalan upah buruh perkebunan ini," pintanya.
Tak lama kemudian, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi langsung mengambil sikap cepat, dan menerima 10 utusan massa untuk melakukan perundingan dengan Disnakertrans.
"Apakah yang hadir disini sudah semuanya mewakili buruh perkebunan di Riau?," tanya Ahmad Hijazi yang disahut ratusan buruh sudah.
"Kalau sudah, saya persilahkan 10 orang untuk melakukan perundingan mencari jalan keluar atas tuntutan buruh," pinta Ahmad Hijazi yang langsung disambut gembira buruh.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan buruh masih melakukan perundingan dengan Kepala Disnakertrans Riau Rasidin Siregar, Kasat Pol PP Riau Zainal dan perwakilan Kapolresta Pekanbaru, di ruang rapat Staf Ahli Gubernur Riau, kantor Gubernur Riau. (int/nol)
sumber: cakaplah
Massa meminta penerapan UMSP yang dirundingkan asosiasi perusahaan perkebunan seluruh Riau dan pihak terkait lainnya dapat melibatkan buruh maupun asosiasi buruh secara langsung.
Kedatangan para buruh ini disambut langsung oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Rasidin Siregar, Kasat Pol PP Riau Zainal, Kapolresta Pekanbaru.
"Kehadiran kami disini minta para pemangku kepentingan dapat menampung aspirasi buruh. Perlakuan kami dengan adil. Agar kami bisa duduk memperundingkan upah minimum sektoral yang selama ini tidak pernah melibatkan buruh," ungkap koordinator aksi, Armansyah dalam orangnya.
Menurutnya, UMSP itu sangat penting bagi buruh perkebunan, karena selama ini buruh merasakan upah yang diberikan perusahaan perkebunan masih kurang layak, atau tidak sebanding dengan penerimaan negara dari sektor perkebunan sebesar Rp250 triliun.
"Sebanyak 250 triliun yang disumbangkan sektor perkebunan, tapi kami tak banyak menerima ini. Kami minta kebijakan administrasi ditegaskan kepada kami sebagai buruh," teriaknya.
Pihaknya juga melihat pengupahan buruh perkebunan di Riau saat ini banyak kelemahan. Pihaknya ini harus ditegakkan dan disesuaikan agar harapan buruh tentang hidup layak dapat tercapai.
"Kami minta pemangku kepentingan dapat mempasilitasi keinginan kami. Kalau tak tidak, kami akan mogok kerja di sektor perkebunan.Mari kita duduk bersama untuk meluruskan persoalan upah buruh perkebunan ini," pintanya.
Tak lama kemudian, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi langsung mengambil sikap cepat, dan menerima 10 utusan massa untuk melakukan perundingan dengan Disnakertrans.
"Apakah yang hadir disini sudah semuanya mewakili buruh perkebunan di Riau?," tanya Ahmad Hijazi yang disahut ratusan buruh sudah.
"Kalau sudah, saya persilahkan 10 orang untuk melakukan perundingan mencari jalan keluar atas tuntutan buruh," pinta Ahmad Hijazi yang langsung disambut gembira buruh.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan buruh masih melakukan perundingan dengan Kepala Disnakertrans Riau Rasidin Siregar, Kasat Pol PP Riau Zainal dan perwakilan Kapolresta Pekanbaru, di ruang rapat Staf Ahli Gubernur Riau, kantor Gubernur Riau. (int/nol)
sumber: cakaplah
Berita Lainnya
DPRD Pekanbaru Desak Pemantauan Stok Bahan Pangan Cegah Lonjakan Harga Akhir Tahun
Pedagang STC Tetap Bisa Berdagang Pasca-BGS Berakhir, Pemko Pekanbaru Buka Skema Sewa Langsung
Satpol PP Pekanbaru Rambah Bioskop Mini dan Kos-kosan dalam Razia Asusila
Pemko Pekanbaru Bakal Sulap Waduk Cipta Karya Jadi Ruang Publik dan Pusat UMKM
SPBU Pekanbaru Macet Parah, DPRD Minta Pemko Larang Truk Besar Masuk Kota
Cakupan Imunisasi Anak Masih Rendah, Pemko Pekanbaru Gelar Bulan Imunisasi Kejar
DPRD Pekanbaru Desak Pemantauan Stok Bahan Pangan Cegah Lonjakan Harga Akhir Tahun
Pedagang STC Tetap Bisa Berdagang Pasca-BGS Berakhir, Pemko Pekanbaru Buka Skema Sewa Langsung
Satpol PP Pekanbaru Rambah Bioskop Mini dan Kos-kosan dalam Razia Asusila
Pemko Pekanbaru Bakal Sulap Waduk Cipta Karya Jadi Ruang Publik dan Pusat UMKM
SPBU Pekanbaru Macet Parah, DPRD Minta Pemko Larang Truk Besar Masuk Kota
Cakupan Imunisasi Anak Masih Rendah, Pemko Pekanbaru Gelar Bulan Imunisasi Kejar