PEKANBARU, Riauin.com - Anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) pada tahun 2018 sangat minim, yakni Rp6,8 miliar. Anggaran ini jauh berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai Rp29,3 miliar.

"Penurunannya sangat signifikan hingga 77 persen untuk alokasi anggaran Karlahut 2018. Tahun ini alokasi anggaran sebesar Rp6,8 miliar, sementara tahun lalu mencapai Rp29,3 miliar," kata Kepala Bidang Riset dan Advokat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Tarmidzi kepada Wartawan di Pekanbaru, Jumat (2/3/2018). 

Ia mengakui, selama dua tahun terakhir, tahun 2016 hingga tahun 2017 lalu, kondisi Karlahut di Provinsi Riau turun signifikan. Namun, kata dia, kondisi itu tidak lepas dari kondisi cuaca yang dibarengi oleh adanya fenomena La Nina.

Ia khawatir kondisi di 2015 terulang lagi mengingat hingga dua bulan pertama Februari 2018 kebakaran lahan di Riau mencapai lebih dari 750 hektare di 11 kabupaten dan kota. Wilayah Meranti merupakan daerah yang mengalami kebakaran terparah mencapai lebih dari 230 hektare.

Kondisi itu terancam lebih parah saat akademisi Universitas Riau merilis hasil penelitian yang menyebut kebakaran lahan gambut di Meranti sebenarnya mencapai 1.224 hektare. "Seharusnya Pemerintah belajar dari 2015 lalu," jelasnya.

Fitra juga menilai belum baiknya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dalam menangani Karlahut. Seharusnya, Pemprov Riau mulai berbagi tugas di masing-masing OPD.

Misalnya, Dinas Lingkungan dan Kehutanan fokus melakukan pencegahan, dan BPBD Riau penanggulangan serta Dinas Kesehatan melakukan pemulihan korban dampak Karhutla.

"Harus ada pencegahan, sinergi yang baik serta tidak tumpang tindih. Jadi tidak hanya penanggulangan saja yang terus terulang tiap tahun," imbuhnya.(int/nol)