RIAUIN.COM– DPRD Bengkalis meminta mitra Komisi III menjelaskan permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bengkalis yang tidak kunjung selesai. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III Adihan pada Rapat Kerja Komisi III DPRD bersama mitra kerja terkait pembahasan penyaluran kuota BBM, Senin (13/7/2026), di Ruang Komisi III Kantor DPRD Bengkalis.

Rapat dihadiri Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri, Kepala Dinas Perindag Zulpan didampingi Sekretaris Yoan Dema, Staf SDA Sugianto, serta pejabat terkait. Adihan menambahkan Komisi III sangat fokus pada pengawasan terhadap BBM dan telah melakukan diskusi dengan ESDM.

"Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali, karena masyarakat yang menjadi korban. Mobilitas perekonomian di Kabupaten Bengkalis akan terhambat jika permasalahan BBM tidak segera kita selesaikan," harap Adihan.

Zulpan menyampaikan terdapat aturan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengatur pendistribusian BBM. Aturan tersebut termasuk larangan bagi masyarakat untuk menjual BBM secara eceran.

"Untuk penambahan penyalur atau SPBU, di Kabupaten Bengkalis sendiri belum bisa ditambah atau diusulkan karena terbentur pada aturan dari Kementerian ESDM dan BPH Migas. Terlepas dari itu semua, kami tetap akan terus berupaya mencari solusi di tengah keterbatasan regulasi," ungkap Zulpan.

Fakhtiar Qadri meminta mitra Komisi III segera menyiapkan data pendukung untuk dibawa ke Pertamina Niaga guna penambahan kuota BBM. Data tersebut meliputi titik koordinat antara tiap desa dengan SPBU terdekat serta data jumlah kendaraan di Kabupaten Bengkalis.

"Kami membutuhkan data koordinat jarak dari masing-masing desa ke SPBU terdekat, sehingga ini bisa menjadi bahan argumentasi kita bahwa kondisi kita memiliki banyak desa yang jaraknya sangat jauh dengan SPBU. Dengan demikian diharapkan dapat ditambah lagi pembangunan SPBU agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapatkan BBM," imbuh Fakhtiar.

Hendrik Firnanda Pangaribuan menegaskan agar data untuk penambahan kuota BBM di Kabupaten Bengkalis diperkuat. "Antrean panjang BBM yang merugikan masyarakat tidak boleh terus berulang di Kabupaten Bengkalis," tegasnya. -inf