RIAUIN.COM - Tingginya frekuensi kendaraan pengangkut batu bara bermuatan berlebih yang melintasi jalur provinsi di wilayah pesisir Riau memicu kekhawatiran terhadap ketahanan anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Riau diminta segera mengambil tindakan tegas di lapangan guna mencegah pembengkakan alokasi perbaikan infrastruktur jalan akibat lalu lintas angkutan bertonase besar.

Desakan tersebut mengemuka menyusul kondisi lintasan Kuala Cinaku yang menghubungkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Koridor transportasi vital masyarakat tersebut dinilai makin rentan ambles akibat kombinasi karakter geografis lahan yang labil dan gempuran armada truk bermuatan melebihi kapasitas operasional resmi.

Anggota DPRD Riau Andi Darma Taufik menyoroti ketimpangan antara ketahanan jalan dengan beban angkutan industri batu bara yang melintas saban hari. Menurutnya, dominasi truk bertonase tinggi membuat alokasi biaya perawatan jalan daerah terus tergerus secara tidak proporsional.

“Kami melihat jalan Kuala Cinaku menuju Indragiri Hilir saat ini dipenuhi truk-truk batubara bertonase besar. Kami yakin banyak yang melebihi ketentuan ODOL. Padahal kita semua telah berkomitmen menuju zero ODOL,” kata Andi Darma Taufik di Pekanbaru, Selasa (28/7/2026).

Potensi kerugian daerah kian membesar mengingat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau memiliki keterbatasan untuk terus menanggung biaya overlay atau perbaikan berkala. Di sisi lain, tanah lunak di kawasan pesisir Indragiri membutuhkan spesifikasi penanganan khusus yang berbiaya mahal jika strukturnya terlanjur rusak total.

Ekskalasi kerusakan fasilitas publik ini dinilai akan langsung memukul denyut nadi perekonomian warga lokal. Jalur tersebut merupakan akses primer pengiriman hasil komoditas perkebunan masyarakat, terutama kelapa rakyat yang menjadi penopang utama ekonomi Indragiri Hilir.

Oleh karena itu, Dewan meminta Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengevaluasi izin melintas serta memperketat pengawasan armada angkutan berat yang disinyalir menyalahi aturan dimensi dan muatan.

“Jalan ini merupakan jalan provinsi. Anggaran pemeliharaan sangat terbatas, sementara kerusakan terus terjadi karena beban kendaraan yang melebihi kemampuan konstruksi jalan,” tutur Andi Darma Taufik.

Langkah penegakan hukum di jalur logistik Riau bagian selatan ini dinilai mendesak demi menjaga stabilitas APBD sekaligus menjamin kelancaran arus barang komoditas masyarakat agar tidak terisolasi. (Bil)