RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama korporasi pembeli untuk menetapkan mekanisme acuan harga perkebunan kelapa secara adil dan terukur. Langkah penanganan cepat dinilai sangat krusial mengingat anjloknya harga komoditas utama warga Kabupaten Indragiri Hilir hingga menyentuh level terendah.

Gejolak kemerosotan harga kelapa di tingkat petani lokal Indragiri Hilir dinilai telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan serta mengancam ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Riau tersebut.

Anggota DPRD Riau Andi Darma Taufik menyampaikan bahwa penurunan nilai jual kelapa terjadi sangat drastis dalam jangka waktu singkat. Kondisi tersebut membuat porsi pendapatan para petani tergerus parah dan kesulitan menutup biaya operasional produksi.

"Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram," kata Andi Darma Taufik di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).

Andi Darma Taufik menuturkan, ketidakberdayaan petani lokal dalam menawar harga terjadi akibat tidak adanya regulasi atau standar acuan resmi dari pemerintah setempat. Imbasnya, penetapan nilai jual di lapangan sepenuhnya dikuasai oleh pihak perusahaan pembeli yang kerap menurunkan harga secara sepihak.

Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Riau tidak tinggal diam dan segera memfasilitasi dialog bersama para pelaku industri korporasi. Sinergi lintas sektor dianggap menjadi satu-satunya jalan keluar agar tata niaga komoditas perkebunan di daerah tersebut dapat kembali stabil.

"Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir," ujar Andi Darma Taufik.

Tanpa adanya penetapan standar harga yang objektif dan mengikat, daya beli ribuan kepala keluarga di Indragiri Hilir dikhawatirkan bakal terus melorot serta memicu persoalan sosial baru di kawasan pesisir Riau. (Bil)