RIAUIN.COM - Perekonomian Provinsi Riau tercatat mampu bertahan di angka 4,89 persen pada triwulan I-2026 dan tetap menjadi salah satu mesin utama penggerak ekonomi di Pulau Sumatera. Kendati demikian, struktur perekonomian Riau yang kaya sumber daya alam masih menyimpan celah kerentanan serius, khususnya terkait ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah tetangga.

Ancaman kerentanan tersebut mengemuka dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Triwulan I 2026 yang berlangsung di Pekanbaru, Selasa (28/7/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Achmad mengungkapkan, sektor industri pengolahan seperti minyak dan gas bumi serta kayu pulp dan kertas memang terus menopang laju ekonomi Riau. Namun, ketahanan pangan lokal belum sejalan dengan limpahan kekayaan alam tersebut.

"Kita daerah yang kaya, tetapi defisit pangan. Jadi bergantung pada beberapa daerah lain untuk pangan, dan saat daerah yang menjadi pemasok mengalami permasalahan, kita juga kesusahan, seperti saat terjadi bencana alam di provinsi tetangga," ujar Panji Achmad.

Meski diterpa tantangan ketergantungan pasokan pasokan dasar dari luar wilayah, laju inflasi daerah dinilai masih berada dalam sasaran yang aman. Capaian pertumbuhan 4,89 persen secara tahunan (year on year) ini relatif terjaga, walaupun sedikit melambat jika dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang berada di level 4,9 persen.

Di samping ketahanan pangan, Bank Indonesia menyoroti struktur kependudukan Riau yang dinilai menguntungkan secara jangka panjang. Sekitar 70 persen penduduk Riau kini masuk dalam kategori usia produktif. Potensi bonus demografi tersebut dianggap menjadi modal sosial utama dalam menjaga stabilitas serta ekspansi bisnis daerah ke depan.

"Dengan posisi strategis, 70 persen penduduk kita produktif. Dari sisi inflasi kita dalam rentang yang baik, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen (yoy), meski masih melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,9 persen," kata Panji.

Pada aspek aktivitas transaksi masyarakat, perputaran uang tunai di bumi Lancang Kuning tercatat masih mendominasi pasar. Jumlah arus uang keluar (outflow) dari brankas Bank Indonesia terus melampaui jumlah uang yang masuk kembali (inflow).

Walau demikian, adopsi pembayaran nontunai melalui platform Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) memperlihatkan akselerasi yang pesat. Pembatasan nominal menjadi salah satu alasan transaksi tunai secara nilai keseluruhan masih lebih tinggi.

"Transaksi tunai di Riau masih kuat. Artinya dari brankas lebih banyak keluar daripada masuk. Bukan berarti digital tidak berkembang, QRIS sangat berkembang pesat. Nilai transaksinya memang tidak sebesar tunai. QRIS maksimal Rp10 juta, sedangkan transaksi tunai bisa lebih besar," jelas Panji.

Hadir dalam forum tahunan tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D yang membawahi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan diseminasi ini ditujukan guna menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga keuangan dalam mengantisipasi dinamika pasar dan memitigasi risiko ekonomi Riau pada triwulan berikutnya. (Bil)