RIAUIN.COM - Masalah sanitasi buruk di Provinsi Riau kembali memicu persoalan kesehatan yang fatal. Pemerintah Kota Pekanbaru kini tengah menyoroti kondisi lingkungan di kawasan Kecamatan Rumbai Barat, setelah munculnya kasus diare akut yang merenggut nyawa dua warga setempat.

Kasus ini berpusat di Jalan Pantau, Kelurahan Muara Fajar Barat. Berdasarkan data di lapangan, sebanyak tujuh warga terserang diare parah, di mana dua di antaranya tidak tertolong, sementara lima orang lainnya kini telah pulih setelah mendapatkan perawatan medis.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar saat meninjau lokasi pada Jumat (10/7/2026) mengungkapkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sumber air di wilayah tersebut menunjukkan hasil negatif bakteri. Pemerintah memastikan sumber penularan bukan berasal dari air minum isi ulang ataupun sumur warga.

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK (mandi, cuci, kakus). Karena itu, aktivitas buang air dilakukan di kebun. Kondisi ini memungkinkan lalat membawa bakteri ke makanan," kata Markarius pada Jumat siang.

Menurut Markarius, selain faktor lingkungan yang kurang higienis, keterbatasan akses terhadap air bersih juga memperparah kondisi kesehatan masyarakat di wilayah pinggiran tersebut. Sebagai langkah intervensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah diinstruksikan untuk segera mengkaji pembangunan sumur bor dan fasilitas sanitasi yang layak.

Kondisi sosial ekonomi warga di sekitar lokasi kejadian dinilai menjadi salah satu pemicu minimnya fasilitas sanitasi mandiri. Sebagian besar penduduk setempat menggantungkan hidup sebagai pekerja harian dengan penghasilan terbatas.

Ketua RT 04 Saberi menjelaskan bahwa dari 52 kepala keluarga yang ada di wilayahnya, mayoritas bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja kebun kelapa sawit, hingga pengrajin batu bata. Pihak rukun tetangga awalnya tidak mengetahui ada wabah diare sebelum adanya laporan kematian warga secara beruntun.

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas," ujar Saberi.

Selain masalah infrastruktur sanitasi, kendala administratif juga menghambat pemantauan kesehatan warga di kawasan Jalan Pantau. Banyak warga setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan resmi, sehingga mereka tidak tercatat dalam program layanan kesehatan rutin maupun kegiatan posyandu.

Saat ini, petugas dari puskesmas setempat beserta jajaran pemerintah daerah terus bersiaga di lapangan untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan berkala guna mencegah penularan kasus serupa meluas di wilayah Riau. Warga juga diimbau untuk segera mengurus dokumen administrasi agar akses jaminan kesehatan dapat segera terpenuhi. (Bil)