RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat menata ulang ratusan ribu data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjaga capaian jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage di Provinsi Riau. Langkah ini diambil guna memastikan anggaran subsidi iuran kesehatan dari pemerintah daerah jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.

Upaya penyelarasan data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan BPJS Kesehatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Ruang TRC 112 Pekanbaru, Kamis (9/7/2026). Pemerintah daerah kini berfokus menyisir sekitar 291.000 data warga yang masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemerintah Daerah atau PBPU Pemda.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi menyampaikan bahwa keakuratan data menjadi syarat mutlak agar program jaminan kesehatan gratis ini tidak salah sasaran. Proses pemadanan data di lapangan dijadwalkan berlangsung secara intensif pada Jumat dan Senin mendatang.

"Kami ingin memastikan datanya benar-benar valid dan orangnya memang ada. Jika ada penerima manfaat yang ternyata sudah pindah domisili, meninggal dunia, atau datanya ganda, maka statusnya langsung dinonaktifkan," kata Masykur Tarmizi saat ditemui usai rapat di Pekanbaru, Kamis siang.

Berdasarkan regulasi nasional, sebuah daerah wajib mempertahankan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total jumlah penduduk demi menjaga status UHC. Selain jumlah kepesertaan, tingkat keaktifan kartu kepesertaan warga di daerah tersebut juga disyaratkan berada di angka minimal 80 persen.

Pertumbuhan jumlah kepesertaan segmen PBPU Pemda di ibu kota Provinsi Riau ini diproyeksikan melonjak dibandingkan tahun lalu. Dinamika kependudukan dan perubahan aturan mengenai batas keaktifan kepesertaan menjadi faktor utama yang memicu peningkatan tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini terus berkoordinasi untuk memfilter data ganda. Validasi ini diharapkan dapat menghemat anggaran daerah sekaligus memberikan ruang bagi warga miskin baru yang belum tercover jaminan kesehatan.

"Angka-angka inilah yang terus kami jaga agar Kota Pekanbaru tetap memenuhi persyaratan Universal Health Coverage. Sehingga, masyarakat tetap dapat menikmati layanan jaminan kesehatan secara optimal," tutur Masykur Tarmizi. (Bil)