DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta pelaksana tugas Gubernur Riau untuk segera menindak tegas Satuan Kesatuan Perangkat Daerah yang tidak berkompeten dari sistim pemerintahan.
    
"Memasuki triwulan kedua, bulan April ini, realisasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Riau 2016 baru tercapai 5,7 persen dalam bentuk kegiatan realisasi fisik," ujar Sekretaris Komisi D sekaligus anggota Banggar DPRD Riau, Asri Auzar, di Pekanbaru, Selasa.
    
Lebih lanjut dikatakannya, sedangkan realisasi keuangan hanya 4,4 persen dari total APBD Riau tahun anggaran 2016 yang mencapai 11 triliun.
    
"Lambatnya serapan APBD ini, sangat berdampak terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Riau saat ini yang belum bisa dilaksanakan secara optimal," ucapnya.
     
Menurutnya, SKPD yang tidak pandai dalam sistim pemerintahan harus ditindak tegas oleh Gubernur Riau untuk kepentingan masyarakat setempat. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan pribadi.
    
“Kalau SKPD tidak pandai harus mundur, tidak usah bertahan dengan kondisi kinerja seperti itu. Plt Gubri harus tegas terhadap Kadis-kadis tersebut. Ini semua demi kepentingan Riau ke depan, jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan pribadi, kepentingan masyarakat harus didahulukan,” tegasnya.
    
Dikutip dari Antara, dikatakan politisi Demokrat ini, 5 persen anggaran tersebut dominan dibayarkan hanya untuk belanja ruti, bukan untuk pembangunan daerah.
    
"Tentunya tidak banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengerjakan program yang sudah dianggarkan. Jika baru lima persen hal itu berarti anggaran baru terlaksana untuk belanja rutin membayar gaji pegawai dan operasional kantor dinas badan saja, belum ada pembangunan yang terealisasi," jelasnya.
   
Ia heran dengan SKPD yang masih belum merealisasikan APBD tersebut. Jika mereka menyimpan uangnya untuk kepentingan masyarakat, harusnya bisa direalisasikan dengan baik.
   
"Dengan kondisi ini kita sangat heran, apa sebenarnya yang diinginkan pejabat yang memiliki kinerja rendah itu. Apa kita suka menyimpan uang di bank atau bagaimana. Demi kepentingan masyarakat, harusnya ini direalisasikan dengan baik,” tuturnya. 
     
Ia berharap, hal ini harus segera direalisasikan oleh gubernur Riau agar program yang telah di buat oleh para SKPD dapat segera direalisasikan untuk pembangunan Riau ke depannya menjadi lebih baik.(riA)