RIAUIN.COM – Komisi III DPRD Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meninjau langsung progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di wilayah kerja (WK) Rokan, Rabu (1/7/2026). Peninjauan lapangan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi untuk memastikan program remediasi berjalan sesuai standar lingkungan sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.

Kunjungan tersebut juga menjadi bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek strategis pemulihan lingkungan agar lahan yang telah diremediasi dapat kembali dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Riau H Edi Basri mengatakan, DPRD berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan yang dijalankan PHR. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan perusahaan menjadi kunci untuk memastikan target pemulihan dapat tercapai.

"DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujarnya.

VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, mengatakan kunjungan tersebut menjadi wujud transparansi perusahaan kepada DPRD Riau dalam pelaksanaan program pemulihan lingkungan.

"Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan," katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 20 lokasi TTM telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

"Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau," tegasnya.

Hingga kini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan pengawasan ketat, baik dari aspek teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas.

PHR dan Komisi III DPRD Riau juga bersepakat memperkuat koordinasi untuk memastikan program pemulihan lingkungan berjalan berkelanjutan, melibatkan potensi ekonomi lokal, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). -rls