RIAUIN.COM - Kebijakan penambahan daya tampung sekolah negeri dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 memicu krisis serius bagi keberlangsungan pembiayaan pendidikan swasta di Provinsi Riau. Sekolah-sekolah swasta kini berada di ujung tanduk karena kehilangan calon peserta didik secara drastis akibat regulasi yang dinilai tidak berpihak pada kesetaraan ekosistem pendidikan.

Langkah pemerintah yang mengizinkan satu rombongan belajar di sekolah negeri diisi hingga 40 siswa menjadi akar persoalan. Kebijakan ini secara otomatis memotong jalur pemenuhan kuota bagi institusi pendidikan berbasis masyarakat yang selama ini ikut menyokong angka partisipasi sekolah di Riau.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta Kota Pekanbaru Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa dampak dari aturan baru tersebut langsung memukul operasional sekolah. Hingga saat ini, proses pendaftaran di sektor swasta masih berjalan sangat lambat dan jauh dari target minimal.

"Kami melihat ada pembiaran dari pemerintah terhadap kondisi ini. Padahal, ruang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan murid baru kini menjadi sangat sempit," ujar Faisal saat ditemui di Pekanbaru, Sabtu (28/6/2026).

Sebagai gambaran nyata di lapangan, salah satu sekolah swasta di Ibu Kota Provinsi Riau baru bisa menjaring 14 orang dari total kapasitas 100 kursi yang disediakan. Mirisnya lagi, sebagian kecil peminat yang mendaftar tersebut bukan merupakan warga lokal, melainkan calon siswa yang berasal dari luar wilayah Pekanbaru.

Tantangan yang dihadapi pengelola sekolah tidak berhenti pada minimnya pendaftar baru. Fenomena eksodus atau perpindahan siswa aktif dari sekolah swasta ke sekolah negeri yang kerap terjadi setiap pergantian tahun ajaran baru semakin memperparah penyusutan jumlah murid secara akumulatif.

Kondisi tersebut diperparah oleh macetnya dukungan finansial yang sempat dijanjikan oleh pemerintah daerah. Program dana afirmasi yang semula diproyeksikan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, justru belum terealisasi selama dua tahun terakhir.

"Kami diiming-imingi dana afirmasi untuk menggratiskan biaya siswa, tetapi nyatanya sudah dua tahun belakangan ini hak tersebut tidak kunjung dibayarkan. Kebijakan seperti ini sama saja dengan membunuh instansi swasta secara perlahan," kata Faisal menegaskan.

Selain dana afirmasi, ketidakpastian mengenai jadwal pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga menjadi beban berat baru. Mandeknya anggaran ini berdampak langsung pada pemenuhan beban mengajar para guru, khususnya mereka yang pembiayaan tunjangannya bergantung pada pemenuhan syarat sertifikasi.

Atas dasar situasi kritis ini, para pengelola sekolah swasta mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera meninjau ulang regulasi SPMB demi menekan ketimpangan. Realisasi pembayaran dana Bosda dan afirmasi juga dituntut untuk segera dicairkan guna menyelamatkan layanan pendidikan swasta dari risiko gulung tikar. (*)