RIAUIN.COM – Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak terhadap penurunan retribusi daerah. Penegasan itu disampaikan sekaligus untuk meluruskan informasi yang sempat beredar dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Atas kondisi tersebut, SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas munculnya informasi yang dinilai tidak akurat akibat kekeliruan data yang diterima pemerintah daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, saya menyampaikan permohonan maaf. Kami ingin meluruskan informasi yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” kata SF Hariyanto.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah. Melalui program tersebut, Pemprov Riau dapat menghemat anggaran hingga Rp45 miliar per tahun yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan minum sekolah berasrama.

“Kita mendukung program MBG karena sejalan dengan semangat efisiensi APBD. Dengan adanya program ini, kita bisa menghemat anggaran sekitar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama atau boarding school,” ujarnya.

Terkait isu penurunan retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto menegaskan dampaknya sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Bahkan kontribusinya hanya sekitar 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen dari total PAD.

Dia juga menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menghidupkan kembali kantin-kantin sekolah. Menurutnya, Program MBG justru memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi hingga sektor pendukung lainnya,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, polemik tersebut bermula dari kesalahan input data yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait angka kontribusi retribusi kantin sekolah. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tanpa melalui proses verifikasi lebih lanjut.

Akibatnya, informasi yang diterima Bapenda turut menjadi dasar penjelasan kepada Plt Gubernur Riau sehingga memunculkan persepsi bahwa Program MBG menjadi penyebab turunnya retribusi daerah.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari Program MBG terhadap penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di tengah publik,” tegas SF Hariyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Teza Darsa mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian laporan prognosis kepada Bapenda Riau.

Dia mengatakan pihaknya telah salah menyimpulkan bahwa Program MBG menjadi penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa kami telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan dalam penyampaian laporan yang tidak benar sehingga permasalahan ini terjadi,” kata Teza. -adv