RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis membidik perbaikan menyeluruh terhadap sistem tata kelola birokrasi menyusul masih rendahnya capaian sejumlah indikator pengawasan. Berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Riau tahun 2025, angka Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di wilayah tersebut baru menyentuh angka 2,378.

Selain indeks korupsi, rapor penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP Terintegrasi Kabupaten Bengkalis berada pada skor 2,872, sedangkan Indeks Manajemen Risiko Instansi atau MRI tercatat di angka 2,866. Rapor evaluasi ini menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan total pada struktur pengawasan internal di seluruh satuan kerja.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyatakan, capaian angka-angka tersebut merupakan potret objektif yang harus direspons dengan perbaikan nyata di lapangan. Evaluasi dari lembaga pengawas ini diposisikan sebagai pendorong untuk menyelaraskan efektivitas pencegahan penyimpangan anggaran dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Bengkalis periode 2026 hingga 2030.

"Hasil penilaian ini menjadi stimulus penting bagi kami. Melalui pendampingan teknis ini, fokus utama pemerintah daerah adalah mendongkrak kualitas implementasi SPIP serta memperkuat sistem penahan korupsi di lingkungan birokrasi," ujar Kasmarni saat membuka program Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi di Gedung Dang Merdu, Bengkalis, Senin (8/6/2026).

Kasmarni menegaskan, penguatan pengawasan internal tidak boleh lagi sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administrasi di atas kertas. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah diminta mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengamankan aset daerah serta menjamin kepatuhan penuh terhadap regulasi hukum.

Hadir dalam forum tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing bersama Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Riau Agung Tri Kartiwan Ak untuk memberikan asistensi mendalam. Pertemuan ini difokuskan pada strategi taktis penguatan budaya integritas serta mitigasi risiko ruang-ruang penyimpangan anggaran di tingkat pemda hingga kecamatan.

Agenda penguatan benteng birokrasi ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, serta seluruh jajaran kepala dinas, pejabat fungsional, dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tim BPKP Riau dijadwalkan memberikan bimbingan teknis intensif secara berkelanjutan guna memastikan sistem kendali internal ini berjalan optimal di setiap lini pelayanan publik. (Bil)