RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru memilih pendekatan persuasif untuk mengejar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nilainya mencapai Rp 159 miliar. Alih-alih mengandalkan razia di jalan raya, pemerintah daerah setempat menerjunkan ratusan ibu-ibu kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk mendatangi langsung rumah para wajib pajak yang menunggak.

Langkah ini diambil setelah Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data validasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Penyerahan dokumen dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Kantor Wali Kota, Tenayan Raya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, keterlibatan kader komunitas perempuan ini dinilai lebih humanis dalam menyadarkan masyarakat. Menurut dia, sebagian besar warga yang belum membayar pajak bukan karena tidak memiliki kemampuan finansial, melainkan karena enggan mengurus administrasi ke kantor bersama Samsat. Melalui ketukan pintu para kader PKK, warga diharapkan bisa lebih kooperatif.

"Kami berdayakan kader PKK untuk datang langsung ke rumah masyarakat. Jadi mereka bisa diingatkan dan dibantu membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat," ujar Agung Nugroho.

Pemerintah Kota Pekanbaru membidik target optimistis untuk mencairkan sedikitnya 60 persen dari total piutang pajak tersebut hingga akhir tahun anggaran 2026. Dana segar dari sektor ini nantinya akan langsung dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga di Kota Bertuah.

Inisiasi gerakan ketuk pintu ini dimotori oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru Sulastri A. Sebagai langkah awal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1 telah memberikan pembekalan teknis dan sosialisasi kepada para kader selama dua hari pada akhir Mei lalu.

Saat ini, sebanyak 389 kader PKK di lima kecamatan telah dinyatakan siap bergerak ke lapangan sebagai ujung tombak penagihan. Wilayah yang menjadi fokus perdana adalah kawasan dengan kepadatan objek pajak tinggi, meliputi Kecamatan Tenayan Raya dengan 150 kader, Kulim 114 kader, Lima Puluh 56 kader, Pekanbaru Kota 35 kader, dan Sail 34 kader.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mendukung penuh inovasi taktis tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat karena potensi pendapatan daerah yang tertahan di masyarakat sangat besar, yakni mencakup sekitar 393 ribu unit kendaraan bermotor yang pajaknya mati sejak tahun lalu.

"Total tunggakannya mencapai Rp 159 miliar. Jika setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko Pekanbaru, hasilnya tentu sangat lumayan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah," kata SF Hariyanto. (Bil)