RIAUIN.COM - Krisis ketersediaan tenaga medis di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar, mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif dan akademisi. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kini tengah mematangkan rencana pembukaan program studi kedokteran baru guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di daerah tersebut.

Langkah ini diambil untuk memotong ketergantungan wilayah pinggiran terhadap pasokan tenaga medis dari luar daerah. Selama ini, sebaran dokter yang belum merata masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi layanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.

Dukungan terhadap pendirian fakultas baru ini mengemuka saat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menyambangi kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Bangkinang. Lembaga legislatif berkomitmen mengawal regulasi serta kebijakan daerah agar proses izin dan operasional pendidikan kedokteran tersebut berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi menyatakan bahwa pemenuhan rasio ideal dokter dan pasien tidak bisa ditunda lagi. Pembukaan fakultas kedokteran di tingkat lokal dinilai sebagai investasi jangka panjang yang paling rasional untuk mencetak dokter yang siap mengabdi di daerah asal mereka.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ahmad Taridi didampingi oleh dua Wakil Ketua DPRD Kampar, yaitu Iib Nursaleh dan Zulpan Azmi. Kehadiran para pimpinan parlemen ini disambut langsung oleh Rektor Universitas Pahlawan Prof Dr Amir Luthfi beserta jajaran dekanat.

Selain mematangkan rencana prodi kedokteran, pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi kawasan hijau kampus. Amir Luthfi memaparkan cetak biru pengembangan kebun raya yang terintegrasi di dalam lingkungan universitas. Kawasan ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi ruang terbuka hijau, melainkan pusat riset botani, konservasi tanaman obat, serta destinasi edukasi ilmiah bagi masyarakat luar.

Pihak universitas menegaskan bahwa keberadaan kebun raya dan fakultas kedokteran ini nantinya akan saling mendukung, terutama dalam pengembangan riset kesehatan berbasis herbal lokal. Namun, realisasi proyek skala besar ini memerlukan keterlibatan aktif dan dukungan anggaran lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah dan DPRD. (Adv)