RIAUIN.COM - Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang terancam lumpuh total pada Agustus mendatang akibat krisis ketersediaan obat. Anggaran belanja obat yang tersisa saat ini diprediksi hanya mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan pasien hingga Juli 2026.

Kondisi kritis ini memicu desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar agar pemerintah daerah segera melakukan intervensi darurat sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 disahkan.

Ketua Komisi II DPRD Kampar Tony Hidayat mengungkapkan bahwa dari total pagu belanja obat RSUD sebesar Rp 6,7 miliar, saat ini dana yang sudah terserap telah mencapai Rp 4,7 miliar. Dengan sisa anggaran yang hanya Rp 2 miliar, faskes milik daerah tersebut dipastikan kehabisan stok obat dalam dua bulan ke depan mengingat konsumsi obat rutin rumah sakit mencapai Rp 1 miliar setiap bulannya.

Menurut Tony Hidayat, kelangkaan obat ini terjadi bukan karena kas daerah kosong, melainkan akibat adanya pembatasan regulasi terhadap batas maksimal pagu belanja yang telah ditetapkan. Manajemen rumah sakit tidak dapat menambah belanja obat secara mandiri meskipun memiliki dana segar dari penagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang cair setiap bulan.

Sebagai langkah antisipasi, legislatif mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar untuk segera mengeksekusi kebijakan pergeseran anggaran khusus penambahan pagu obat pada Juni mendatang tanpa harus menunggu regulasi APBD Perubahan.

Selain pergeseran anggaran mendesak, Komisi II DPRD Kampar juga memetakan opsi alternatif melalui pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema lain berupa pelonggaran ambang batas maksimal pagu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebenarnya bisa menjadi solusi, namun opsi ini belum dapat diterapkan lantaran realisasi pendapatan RSUD Bangkinang saat ini belum melampaui target yang ditentukan.

DPRD Kampar memperingatkan pemerintah daerah bahwa kelalaian dalam mengambil keputusan cepat pada bulan depan berisiko fatal terhadap pelayanan medis dasar bagi masyarakat Kampar.

Situasi darurat ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang komisi pada Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Tony Hidayat bersama anggota komisi lainnya, yaitu Ramli, Ropii Siregar, dan Rinaldo Saputra, serta dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman. (Adv)