RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mendesak percepatan integrasi antara perencanaan pembangunan dengan sistem pendanaan berbasis lingkungan melalui mekanisme budget tagging. Langkah ini dinilai krusial agar alokasi belanja daerah untuk sektor ekosistem dapat terukur dan memiliki akses terhadap pendanaan internasional.

Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini masih terletak pada ketimpangan antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Menurutnya, penerapan label anggaran (budget tagging) akan membuat arah belanja pemerintah menjadi lebih transparan, terutama dalam mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan.

"Kita ingin memastikan program pembangunan memiliki kerangka yang jelas dan berpeluang didukung oleh berbagai sumber pendanaan," ujar Syahrial saat membuka lokakarya sinkronisasi perencanaan menuju Bengkalis Lestari secara virtual dari Pekanbaru, Rabu (29/4/2026).

Syahrial menekankan, dalam implementasi Green for Riau Initiative, penurunan emisi gas rumah kaca tidak bisa dilakukan secara parsial. Pengelolaan ekosistem harus masuk ke dalam satu sistem yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga akses pembiayaan yang lebih luas.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga didorong untuk mulai melirik skema pembiayaan alternatif. Hal ini mencakup pemanfaatan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), perdagangan karbon, hingga potensi karbon biru yang menjadi keunggulan wilayah pesisir.

Provinsi Riau, lanjut Syahrial, berkomitmen memberikan pendampingan teknis dalam penyediaan data dan penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah. Ia berharap forum koordinasi tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan menghasilkan kesepahaman operasional yang langsung dituangkan dalam dokumen penganggaran.

"Keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan kekuatan kolaborasi antarpihak," kata Syahrial.

Melalui sinkronisasi ini, diharapkan arah pembangunan di daerah dapat sejalan dengan kebijakan strategis di tingkat provinsi maupun nasional, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir Riau. (Bil)