RIAUIN.COM - Kepolisian Daerah Riau memperketat pengawasan distribusi energi dengan membongkar 21 perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Dalam operasi yang berlangsung selama dua pekan terakhir tersebut, petugas menyita sedikitnya 41 ton solar serta menangkap 39 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Fokus penindakan kali ini menyasar pada pemutusan rantai distribusi ilegal yang melibatkan jaringan lintas daerah. Selain solar, aparat mengamankan ribuan liter pertalite dan ratusan tabung elpiji. Operasi ini juga berdampak pada penyitaan aset yang digunakan sebagai alat angkut, mulai dari belasan unit mobil hingga dua unit kapal motor.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menyampaikan bahwa langkah hukum ini merupakan respons cepat terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengamanan distribusi energi nasional. Penangkapan para pelaku yang dilakukan jajaran Ditreskrimsus bersama sejumlah Polres, seperti di Dumai, Kuansing, dan Indragiri Hulu, ditujukan untuk memastikan subsidi negara jatuh ke tangan yang berhak.

"Kami tidak berhenti pada operator di lapangan, tetapi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengejar aktor intelektual di balik jaringan ini," ujar Ade Kuncoro di Pekanbaru, Rabu (22/4/2026).

Selain upaya penegakan hukum, kepolisian kini mulai menerapkan strategi pengawasan preventif di hulu. Melalui kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas, pengawasan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diperketat. Spanduk peringatan telah dipasang di berbagai titik untuk mengedukasi pengelola SPBU agar tidak melayani pembelian yang menyalahi aturan.

Pihak berwenang menegaskan akan menjatuhkan sanksi berat bagi pengelola pangkalan atau SPBU yang kedapatan bekerja sama dengan para mafia energi. Tindakan tegas ini diharapkan mampu menekan angka kerugian negara serta menjaga stabilitas stok BBM bersubsidi bagi masyarakat luas di Provinsi Riau. (*)