RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan target ambisius untuk menekan prevalensi tengkes (stunting) hingga menyentuh angka 17 persen pada tahun 2026. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan non-teknis berupa stigma negatif di masyarakat yang membuat para orangtua enggan membawa anak mereka ke pos pelayanan terpadu.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka prevalensi tengkes di Bumi Lancang Kuning saat ini masih berada di level 20,1 persen. Penurunan sebesar 3,1 persen dalam dua tahun ke depan menjadi target yang telah dikunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli menyatakan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja kolaboratif lintas sektor. Menurut dia, intervensi tidak hanya terbatas pada layanan medis, tetapi juga mencakup perbaikan sanitasi lingkungan dan edukasi gizi secara masif.

"Target kita pada 2026 harus turun menjadi 17 persen. Ini merupakan komitmen daerah dalam mendukung program prioritas nasional," ujar Zulkifli di Pekanbaru, Senin (20/4/2026).

Meski intervensi fisik terus digenjot, persoalan sosial di lapangan justru menjadi kerikil dalam proses pendataan dan penanganan. Pakar Gizi Masyarakat dari Poltekkes Kemenkes Riau Aslis Wirda Hayati mengungkapkan, label "anak stunting" sering kali menjadi beban moral bagi keluarga di tingkat akar rumput.

Stigma ini memicu resistensi psikologis. Banyak orangtua memilih menjauh dari kegiatan posyandu setelah anak mereka teridentifikasi mengalami gangguan pertumbuhan agar tidak mendapat pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

"Anak-anak yang sudah dinyatakan tengkes oleh kader sering kali tidak muncul lagi di posyandu. Ada perasaan rendah diri dan merasa diberi label negatif secara sosial," kata Aslis Wirda Hayati.

Ia menekankan bahwa pendekatan tenaga kesehatan dan ahli gizi di lapangan harus diubah menjadi lebih humanis. Penanganan tengkes tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan medis atau angka statistik, tetapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan agar keluarga sasaran merasa dirangkul, bukan dikucilkan.

Aspek psikologis ini dinilai krusial. Tanpa partisipasi aktif masyarakat akibat takut terkena stigma, intervensi gizi yang disiapkan pemerintah dikhawatirkan tidak akan mencapai sasaran secara maksimal. (Bil)