RIAUIN.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar menyoroti sejumlah persoalan dan menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/4/2026). Pandangan tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPj Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi, didampingi Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi dan Iib Nursaleh. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, jajaran pejabat daerah, serta undangan lainnya.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Ristanto, menyampaikan sejumlah catatan penting, salah satunya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Optimalisasi PAD, ditegaskannya, harus dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan alternatif yang kreatif dan inovatif. Pemerintah daerah juga diminta tidak hanya bergantung pada dana bagi hasil (DBH), agar dampak efisiensi anggaran dapat diminimalisir.

Di sektor ekonomi, Fraksi Gerindra mendorong pengembangan pariwisata desa sebagai potensi unggulan daerah. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat tanpa bergantung pada DBH.

Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Pembangunan diminta tidak didasarkan pada kepentingan politis, melainkan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah desa terpencil.

Perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di pedesaan, juga menjadi fokus. Sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab Kampar mengevaluasi pembangunan infrastruktur agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terpencil menjadi perhatian utama dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan, seperti pengurusan KTP, BPJS Kesehatan, serta pelayanan di Puskesmas agar lebih maksimal dan mudah diakses masyarakat. -adv