Oleh: Hendrianto. .

SAYA heran. Kok masih ada yang meributkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di medsos. Padahal, niat Presiden Prabowo Subianto itu terang benderang: memberi makan anak-anak kita sendiri.

Masak memberi makan anak bangsa disalahkan?

Banyak yang nyinyir. Katanya anggarannya terlalu besar. Katanya nanti bocor di jalan. Katanya logistiknya ribet. Pokoknya, semua serba "katanya".

Padahal, kalau kita pakai logika sederhana—logika warung kopi—semua itu masuk akal sekali. Pertama, soal investasi. Banyak orang berpikir anggaran MBG itu biaya yang hangus. Salah. Itu investasi. Kita ini mau menuju Indonesia Emas 2045.

Tapi bagaimana mau emas kalau otak anak-anak kita "perunggu" gara-gara kurang gizi? Anak yang lapar tidak bisa belajar matematika. Prabowo ingin memotong rantai itu. Langsung ke akar masalah: perut. Kalau perut kenyang, otak jalan. Itu masuk akal.

Kedua, soal perputaran uang. Anggaran itu tidak lari ke luar negeri. Uang itu akan lari ke tukang sayur, peternak telur, dan petani beras di desa-desa. Inilah multiplier effect. Duit dari pusat, tumpahnya ke piring anak di desa, dan masuk ke kantong petani lokal.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pun sudah menjamin: APBN 2026 aman. Dana pendidikan 20 persen tidak akan diganggu gugat. Bahkan, bantuan seperti PIP tetap naik. Jadi, duit sekolah ya buat sekolah, duit makan ya buat makan. Tidak ada yang saling sikut.

Lalu, apakah Indonesia akan bangkrut?

Jangan menakut-nakuti. Indonesia itu besar. APBN kita ribuan triliun. Negara tidak akan bangkrut karena mengurus perut rakyatnya. Negara baru akan celaka kalau membiarkan generasinya loyo dan tidak kompetitif. Lihat Jepang atau Amerika, mereka sudah lama melakukan ini. Hasilnya? Manusia mereka tangguh.

Tapi, ada tapinya.

Di sinilah kita harus berhenti nyinyir dan mulai membuka mata lebar-lebar. Yang harus kita lawan bukan programnya, tapi "tikus-tikusnya". Program semulia apa pun kalau tidak dikawal, bisa jadi bancakan korupsi.

Kita harus pelototi titik-titik rawannya,misal mark-up harga: Jangan sampai harga telur sebutir Rp2.000 di pasar, dilaporkan Rp5.000 di kwitansi. Dan sunat menu:  Anggarannya untuk empat sehat lima sempurna, tapi yang sampai ke piring anak cuma nasi dan kuah bening karena lauknya "disunat" oknum.

Serta monopoli vlVendor: Jangan sampai urusan katering cuma dikuasai "orang dalam" atau kroni tertentu, sehingga UMKM lokal hanya jadi penonton. Selanjutnya yang harus diawasi data fiktif:  Jumlah anak yang makan dilaporkan 1.000, padahal yang hadir cuma 500.

Inilah yang perlu kita kawal habis-habisan.

Pelaksanaannya harus transparan. Distribusinya harus sampai ke mulut anak, bukan ke kantong pejabat. Kita butuh pengawasan digital, pengawasan masyarakat, hingga pengawasan emak-emak di tiap sekolah.

Kritik itu perlu, tapi kritik yang membangun benteng pertahanan agar uang rakyat tidak dicuri. Bukan kritik yang ingin mematikan harapan anak-anak kita untuk makan enak dan sehat.

Prabowo sudah mengambil posisi: lebih baik anggaran "berisik" sekarang daripada masa depan Indonesia yang "sunyi" karena kehilangan generasi emas.

Biarkan program ini jalan dulu. Tugas kita bukan menghentikannya, tapi memastikan tidak ada satu butir nasi pun yang dikorupsi. Sebab, bagi seorang anak yang sedang tumbuh, sepiring nasi dan sebutir telur itu jauh lebih nyata daripada seribu cuitan politik di media sosial.

Begitulah. (***)

(Penulis merupakan Jurnalis riauin.com)