RIAUIN.COM– Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Ma’mun Solikhin, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Riau, Kamis (2/4/2026), di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Riau.

Rapat tersebut digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat, khususnya petani sawit di Pulau Rupat, yang terdampak antrean panjang kendaraan di penyeberangan Roro rute Dumai–Rupat.

Permasalahan ini dinilai telah menghambat distribusi tandan buah segar (TBS) keluar dari wilayah Rupat dan berdampak langsung pada penurunan harga di tingkat petani.

RDP turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Darmalis serta anggota Komisi IV lainnya, yakni Suyadi, Jon Ade Nopendra, Khairul Umam, Samsuri Daris, Dodi Saputra, Manahara Napitupulu, Farida H. Saad, dan Muhtarom. Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Riau, Andi Yanto, bersama jajaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPRD Riau Khairul Umam mengungkapkan bahwa kemacetan terjadi karena kapasitas penampungan di tingkat pengepul (ram) sudah penuh, sehingga tidak mampu lagi menampung hasil panen petani.

Hal ini, menurutnya, disebabkan terganggunya distribusi sawit ke luar daerah, terutama akibat kebijakan prioritas penyeberangan selama arus mudik Idul Fitri yang mengacu pada SKB Tiga Menteri.

“Angkutan bahan pokok diprioritaskan, sementara sawit harus menunggu. Akibatnya, ram penuh dan buah petani tertahan di pelabuhan. Pembelian baru bisa dilakukan setelah stok lama terjual,” jelasnya.

Dampak dari kondisi tersebut sangat terasa di lapangan. Harga sawit di tingkat petani dilaporkan anjlok hingga Rp1.700 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya berada di atas Rp3.000 per kilogram.

Meski demikian, Komisi IV mencatat antrean kendaraan mulai berangsur terurai. Penambahan armada kapal diharapkan dapat mempercepat distribusi dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Riau mendesak agar angkutan sawit dari Rupat menuju Dumai dapat dimasukkan sebagai prioritas penyeberangan, mengingat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Riau, Andi Yanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menambah armada kapal.

“Saat ini baru dua kapal yang beroperasi, sementara satu kapal lainnya masih dalam proses docking dan ditargetkan kembali beroperasi pada 10 April 2026,” ujarnya. ***