RIAUIN.COM– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau mempercepat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Minggu (5/4/2026), di Ruang Rapat Medium DPRD Riau. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan rapat paripurna, sekaligus untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai target.

Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, saat memimpin rapat meminta seluruh OPD memaparkan secara rinci pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Menurutnya, pendalaman ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

“Dalam satu minggu ke depan, Pansus akan menganalisis seluruh data yang disampaikan. Dari situ akan ditentukan OPD mana saja yang perlu diberikan catatan perbaikan, agar potensi daerah dapat dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan capaian kinerja, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD), misalnya, mengungkapkan bahwa penilaian kinerja pegawai telah dilakukan secara objektif dan ke depan akan diperkuat melalui penerapan manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet menekankan pentingnya penerapan manajemen talenta secara tepat, termasuk dalam pengendalian belanja pegawai dan upaya pemulihan kondisi APBD.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya seperti Sumardany Zirnata dan Evi Juliana turut memberikan sejumlah catatan. Mereka mendorong agar capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan, sekaligus meminta penjelasan terkait adanya pergeseran anggaran serta tunda bayar pada beberapa OPD.

Rapat tersebut juga dihadiri anggota Pansus lainnya, yakni Samsuri Daris dan Abdullah. Selain BKD, sejumlah OPD lain seperti Diskominfotik, DLHK, Bappeda, Disperindag, hingga dinas teknis turut memaparkan capaian program. Secara umum, sebagian besar program dinilai telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat catatan terkait optimalisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Androy juga menyoroti peran strategis Diskominfotik dalam menghadapi penyebaran informasi negatif dan hoaks melalui penguatan program klarifikasi informasi publik.

Di sektor lingkungan, DLHK diminta meningkatkan pengawasan serta memastikan penanganan isu lingkungan berjalan optimal, termasuk dalam aspek perizinan dan pengelolaan kawasan hutan.

Rapat ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang 2025. Hasil pembahasan akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah.

“Setelah seluruh paparan OPD ini, Pansus akan melakukan analisis mendalam sebagai bahan rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna LKPJ,” tutur Androy. -adv