RIAUIN.COM- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau serta Biro Hukum Setda Provinsi Riau. Rapat berlangsung di Ruang Bapemperda DPRD Riau, Senin (16/3/2026).

Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan anak di daerah.

Dalam pembahasan, terungkap bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau masih terjadi. Kondisi ini dinilai salah satunya dipengaruhi oleh regulasi yang ada saat ini yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak.

Ketua Bapemperda DPRD Riau Sunaryo menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi saat ini.

“Ranperda ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Dia menilai, pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal di Provinsi Riau.

Sementara itu, pihak Biro Hukum Setda Provinsi Riau menjelaskan bahwa peraturan daerah sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan ranperda terbaru, acuan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Penyesuaian ini dilakukan agar regulasi yang disusun sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” jelasnya.

Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga aplikatif dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak di Provinsi Riau.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Riau Sunaryo, didampingi Anggota Bapemperda Abdullah. -adv