RIAUIN.COM– Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga strategis dalam pembangunan. Hal ini menyusul posisi daya saing Riau yang berada di peringkat kedua terbawah di wilayah Sumatera.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Sejumlah indikator daya saing seperti ekonomi kreatif, pelayanan kelembagaan, perijinan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pertumbuhan ilmu pengetahuan masih perlu ditingkatkan.

“Kalau daya saing rendah, itu menunjukkan kinerja kita juga rendah. Ini yang kemudian berpengaruh terhadap pembangunan di Riau,” kata Edi Basri, Senin (6/4/2027).

Dia menjelaskan, daya saing daerah tidak hanya dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA), tetapi juga dari kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, hingga kinerja ekonomi, termasuk dalam hal pelayanan perizinan.

Kemudahan berusaha di Riau, lanjutnya, juga masih menjadi catatan. Kondisi ini membuat investor cenderung memilih daerah lain yang dinilai lebih kompetitif.

“Kalau orang ingin berinvestasi, mereka melihat kemudahan bisnis. Kalau di Riau masih sulit, tentu mereka akan memilih daerah lain,” ujarnya.

Edi menegaskan, inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya, inovasi dan daya saing merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Inovasi dan daya saing itu seperti dua sisi mata uang. Kalau inovasi kita baik, maka daya saing juga akan meningkat, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

“Otak” Pembangunan 
Dalam konteks ini, keberadaan BRIDA dinilai sangat penting. Dia menyebut riset sebagai “otak” pembangunan yang mampu memberikan arah kebijakan berbasis data.

Namun, selama ini BRIDA dinilai belum diberdayakan secara optimal. Bahkan, pada tahun ini anggaran penelitian yang tersedia hanya untuk dua kegiatan.

“Ke depan, keinginan kita pemerintah daerah bisa memberdayakan BRIDA ini. Riset harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” tegasnya.

Menurut Edi, riset juga diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan daerah, termasuk dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dia mencontohkan belum tercapainya target pajak bahan bakar minyak (BBM) di Riau yang masih jauh dari potensi. Hal tersebut dinilai perlu dikaji secara komprehensif melalui riset.

Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah juga dinilai belum maksimal. Potensi pajak yang ada masih banyak belum tergarap, bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kalimantan.

“Potensi pajak kita sebenarnya besar, tapi belum tergali maksimal. Ini perlu kajian yang serius,” katanya.

Minimnya riset juga berdampak pada tidak berkelanjutannya pembangunan. Salah satu contoh adalah pembangunan Jembatan Rumbio di Kabupaten Kampar yang kini terbengkalai.

“Pembangunan harus berkelanjutan. Dengan riset, kebijakan tidak berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Edi menegaskan, pihaknya akan mendorong BRIDA menjadi mitra strategis Komisi III DPRD Riau dalam merumuskan arah pembangunan daerah. “BRIDA harus kita dorong menjadi otak pembangunan Riau,” tegasnya. -vie